"Salah satu langkah pertama adalah dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah, swasta dan tempat usaha untuk menuliskan nomenklaturnya dengan menyertakan tulisan Arab Melayu," kata Pimpinan Dayah Mini Aceh, Tgk Umar Rafsanjani, di Kantor Perum LKBN Antara Biro Aceh, Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela bertemu dengan Kepala Perum LKBN Antara Biro Aceh Azhari yang juga Koordinator Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di ruang kerjanya.
Menurut dia, menulis dan membaca Arab Melayu harus digalakkan dalam masyarakat Aceh karena hal tersebut menjadi sebuah identitas bagi daerah yang sedang melaksanakan Syariat Islam.
"Tafsir Al Quran Arab Melayu pertama merupakan karya ulama besar Aceh yakni Syekh Abdul Rauf atau Syiah Kuala dan tafsir tersebut menjadi referensi ulama nusantara," kata Umar.
Menurut dia, apa yang telah diukir oleh orang-orang terdahulu harus mampu digalakkan kembali dan dibangkitkan lagi sehingga identitas Aceh tersebut dapat dijaga secara turun temurun.
Ia juga menyarankan agar tulis dan membaca Arab Melayu juga masuk dalam kurikulum pendidikan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu untuk berbagai jenjang pendidikan.
"Pengajaran tulis dan membaca Arab Melayu ini juga bagian membekali para generasi Aceh agar mampu dan memahami dengan baik terhadap ilmu-ilmu agama dengan menggunakan bahasa Arab Melayu," katanya.
Ia menilai tulisan dan membaca Arab Melayu kian luntur di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu sehingga dirinya meminta agar Pemerintah Aceh khususnya dan kabupaten/kota umumnya dapat menggalakkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
Kepala Perum LKBN Antara Biro Aceh, Azhari juga mendukung terhadap usulan menggalakkan tulisan dan membaca Arab Melayu terutama pada nomenklatur kantor pemerintah, swasta dan tempat usaha yang ada di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
"Ini merupakan sebuah identintas Aceh yang nantinya juga akan berdampak positif untuk menjaring wisatawan dari negara-negara muslim untuk berkunjung ke sini," katanya.
Dalam kegiatan yang ikut membahas program pengajian KWPSI turut dihadiri Sekretaris Jenderal KWPSI, Muhammad Saman, Ketua Bidang pengajian KWPSI, Badaruddin dan sejumlah anggota.*
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
