Lubukbasung (ANTARA News) - Dinas Sosial Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyatakan pencairan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di nagari (desa adat) daerah itu terkendala dengan jaringan internet sehingga keluarga penerima manfaat terpaksa mencairkan ke nagari tetangga.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Agam, Zulfi Ernawati di Lubukbasung, Senin, mengatakan, penerima manfaat yang terkendala mencairkan program itu berada di Nagari Pagadih dan Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh dengan jumlah sekitar ratusan keluarga penerima manfaat.

"Ini berdasarkan informasi yang kita peroleh dari keluarga penerima manfaat, terkait saldo di rekening mereka tidak ada dan struk tidak bisa keluar," tambahnya.

Ia mengemukakan daerah yang terkendala dalam pencairan BPNT itu disebabkan karena daerahnya berada di area tanpa sinyal internet.

Keluarga penerima manfaat terpaksa mencairkan dana atau membelanjakan program BPNT untuk membeli beras dan telur ke agen di Pasia Laweh Kecamatan Palupuh dengan jarak sekitar puluhan kilometer.

Keluarga penerima manfaat bisa membelanjakan dana BPNT sebesar Rp110 ribu per keluarga ke seluruh agen di Agam

"Dengan cara itu, keluarga penerima manfaat mengeluarkan biaya untuk transportasi," katanya.

Ia menambahkan, jumlah penerima program BPNT di Agam sebanyak 30.168 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 16 kecamatan.

Setiap bulan keluarga penerima manfaat menerima dana sebesar Rp110 ribu per keluarga untuk membeli beras dan telur di 153 agen.

"Program BPNT ini mulai di Agam pada Oktober 2018 dan jumlah keluarga penerima manfaat pada 2019, belum turun dari Kementerian Sosial," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agam, Fauzan Helmi Hutasuhut mengakui, Nagari Nan Tujuh dan Pagadih merupakan area yang belum terjangkau jaringan internet di daerah itu.

Pihaknya telah mengusulkan pembangunan tower bersama ke pemerintah pusat melalui Musrenbang setiap tahun.

"Mudah-mudahan usulan itu diterima pada 2019, sehingga tidak ada daerah blankspot di Agam," katanya.

Ketua Komis IV Bidang Pendidikan dan Kesra DPRD Agam, Irfan Amra, berharap dinas terkait agar melakukan berbagai upaya agar jaringan telekomunikasi mengudara di daerah itu.

Selain itu, meminta pihak ketiga agar mereka memasang menaradi daerah yang tidak memiliki jaringan.

"Jaringan itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencari informasi, mengirim data dan lainnya," katanya.*


Baca juga: Mensos klaim perubahan Rastra ke BPNT berjalan sangat baik

Baca juga: Pemerintah paralelkan program bantuan pangan dengan PKH


 

Pewarta: Altas Maulana dan Yusrizal
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019