Hak ulayat warga Papua diselesaikan sesuai aturan, sebut pemprov

Kami akan duduk bersama masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dan menampung usulan untuk diteruskan kepada gubernur dan sekda

Jayapura, 12/1 (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan menyelesaikan setiap permasalahan yang terkait dengan hak ulayat warga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Sabtu mengatakan pihaknya akan duduk bersama masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dan menampung usulan untuk diteruskan kepada gubernur dan sekda.

"Permasalahan mengenai hak ulayat pada prinsipnya akan segera diselesaikan sesuai aturan yang ada sehingga tidak mengganggu kinerja instansi terkait," katanya.

Menurut Yan Piet, pemalangan kantor akibat adanya permasalahan hak ulayat merupakan hal yang wajar, namun harus segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

"Untuk aset-aset yang menjadi milik pemerintah pasti memiliki bukti-bukti, sehingga jika diklaim oleh pihak lain maka harus menunjukkan berkas-berkas dan surat-surat yang resmi pula," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu kelompok masyarakat adat menuntut ganti rugi tanah dan hak ulayat Kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan yang merupakan aset Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini sudah diserahkan kepada Pemprov Papua pada 2001.

Kini kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut sudah menjadi aset pemerintah provinsi dan digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja.