Markas Besar PBB, New York (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (Rabu WIB) bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Robert B. Zoellick. Keduanya menyetujui bahwa pihak Bank Dunia dan pihak Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk Masalah Obat-obat Terlarang dan Kriminal (UNODC) akan berkunjung ke Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut bantuan teknis di bawah inisiatif StAR (Stolen Asset Recovery/Pengembalian Aset yang Dicuri), demikian menurut sebuah pernyataan. Pertemuan Yudhoyono dan Zoellick berlangsung di ruang pertemuan bilateral di Markas Besar PBB, New York, di sela-sela Sidang ke-62 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, pengumuman bersama yang dikeluarkan Presiden Indonesia dan Presiden Bank Dunia itu tidak menyebutkan secara khusus nama Presiden RI periode 1966-1998, HM Soeharto. Soeharto dalam laporan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia pada 17 September 2007 tercatat, menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Laporan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan peluncuran inisiatif StAR. Pada tabel "Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari Sembilan Negara' seperti yang tercantum dalam buku panduan StAR, Soeharto menempati urutan teratas dengan kekayaan yang diperkirakan dicuri Soeharto berjumlah 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS. Menurut pernyataan bersama Yudhoyono-Zoellick, kedua pihak menggarisbawahi bahwa inisiatif StAR adalah sebuah program yang inovatif dan unik. rogram tersebut menurut keduanya dianggap memungkinkan negara-negara berkembang dan maju mendapatkan manfaat dalam upaya menerapkan Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003. "Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam inisiatif StAR guna lebih memperkuat kemampuan mengimplementasi ketentuan Bab V pada UNCAC 2003 mengenai Pengembalian Aset, khususnya dalam melacak, membekukan, dan mengembalikan aset-aset yang berada di wilayah yurisdiksinya," kata pernyataan tersebut. Yudhoyono dan Zoellick juga mendesak negara-negara maju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pusat-pusat keuangan dunia tidak menjadi tempat penyimpanan dana-dana hasil korupsi yang dilarikan dari negara-negara berkembang. Menurut pernyataan bersama, Indonesia diakui dalam tahun-tahun terakhir telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya memberantas korupsi. Indonesia sendiri, yang menjadi negara pihak Konvensi UNCAC 2003, akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-2 negara-negara pihak UNCAC 2003 yang akan berlangsung di Bali pada 28 Januari hingga 1 Februari 2008. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007