DPR: Kepala BNPB berikan reaksi cepat tanggap bencana

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berharap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru Letnan Jenderal TNI ZDoni Monardo dapat memberikan reaksi cepat dan tanggap terhadap kejadian bencana, sehingga dapat meminimalisasi risiko bencana.

"Kepada Kepala BNPB yang baru, dengan harapan agar dengan kepemimpinan yang baru BNPB dapat memberikan reaksi cepat dan tanggap terhadap kejadian bencana, sehingga dapat meminimalisasi risiko bencana," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Letnan Jenderal Doni Monardo ditetapkan sebagai Kepala BNPB menggantikan Laksda (Purn) TNI Willem Rampangilei yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 tahun 2019 yang menggantikan Perpres No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dia menilai BNPB harus meningkatkan kerjasama dengan pakar untuk membuat kajian dan analisa dalam menerapkan model mitigasi dalam rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang tepat untuk setiap daerah.

"Hal itu harus dilakukan mengingat Indonesia berada di 'ring of fire' dan patahan lempeng serta banyaknya gunung api yang aktif," ujarnya.

Dia juga mendorong BNPB untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait terhadap wacana memasukkan pendidikan kebencanaan ke kurikulum di sekolah.

Selain itu menurut dia untuk diadakan pelatihan-pelatihan penyelamatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi resiko jika terjadi bencana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala BNPB.

Surat Keputusan Presiden yang mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden pada 9 Januari 2019 itu mengangkat Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB dengan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.