Sekolah rusak di Kota Singkawang-Kalbar diinventarisasi

Inventarisasi sekolah yang sudah mengalami kerusakan bukan tanpa alasan, karena Wali Kota Singkawang menginginkan agar sekolah setiap tahunnya semakin baik

Pontianak, (ANTARA News) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, HM Nadjib mengatakan, pihaknya saat ini sedang menginventarisasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dari tingkat TK, SD sampai SMP.

"Kalau SMA/SMK kan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Jadi yang kita inventarisasi hanya TK, SD dan SMP," kata Nadjib di Singkawang, Kamis.

Menurutnya, inventarisasi sekolah yang sudah mengalami kerusakan bukan tanpa alasan, karena Wali Kota Singkawang menginginkan agar sekolah setiap tahunnya semakin baik.

"Baik itu prestasi, bangunan fisik, tenaga pendidik dan lainnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban saya untuk memastikan agar pelayanan di sekolah itu harus terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kerja sama dari pihak sekolah untuk bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolahnya.

"Misalnya, WC di sekolahnya kurang, kurangnya berapa, Kemudian kalau ada yang rusak, rusaknya berapa, terus apanya yang rusak," katanya.

"Jika hal tersebut sudah dilaporkan, Insya Allah akan diperbaiki melalui APBD Singkawang. Bisa melalui APBD-Perubahan atau APBD 2019," tambahnya.

Meskipun saat ini Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, S.E, sedang fokus membangun bandara, katanya, namun tidak akan melupakan pendidikan. "Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas beliau bersama Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan" katanya.

"Wali Kota berpesan jangan hanya gara-gara fokus membangun bandara, pendidikan terlupakan," katanya.

Kepada pihak sekolah, dikarenakan pemerintah daerah saat ini siap memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan pendidikan, diharapkan jangan ada lagi sumbangan-sumbangan yang tidak jelas untuk ditekankan kepada siswa.

"Jadi untuk bangun WC, pagar dan sebagainya jangan lagi dibebankan kepada siswa, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kecuali pakaian, karena hal tersebut berhubungan langsung untuk kepentingan siswa. Itu pun dilihat dulu orang tuanya mampu atau tidak, kalau tidak, jangan dipaksakan," ujarnya.

Jika masih ada sekolah yang menekankan siswa untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan WC, pagar dan sebagainya, ia menegaskan jika itu sudah ada indikasi yang mengarah pada praktik pungutan liar (pungli).

"Itu ada pidananya, jadi hati-hati," demikian HM Nadjib.

Baca juga: Singkawang miliki sekolah alam