IKK dijadikan dasar Pemprov Papua distribusikan dana tambahan infrastruktur

Pada intinya dana itu diberikan kepada daerah yang masih terisolasi

Jayapura, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Papua mendistribusikan dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan beberapa indikator, salah satunya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musaad di Jayapura, Rabu mengatakan selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur ini adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP).

"Tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan, hanya saja, ketika diskenariokan seperti Kota Jayapura tidak mendapat dana tersebut, tetapi daerah lain diberikan karena membutuhkan," katanya.

Menurut Musaad, yang mendapat dana tambahan infrastruktur rata-rata wilayah adat Meepago dan Lapago, sedangkan Mamta, Saireri dan Tabi (pesisir) tidak mendapat dukungan anggaran tersebut.

Pada intinya, kata dia, dana itu diberikan kepada daerah yang masih terisolasi, di mana Kota/Kabupaten Jayapura dan beberapa daerah seperti Biak Numfor memang masuk dalam kategori yang tidak mendapat dana bantuan tersebut.

"Meskipun demikian, disarankan agar Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano segera melaporkan kepada gubernur terkait kejadian yang sedang dialami, yakni rusaknya beberapa infrastruktur jalan akibat banjir dan longsor," katanya.

"Namun hingga kini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemkot ke pemprov atau tidak, pasalnya kasus yang menimpa kota berbeda, dan saya rasa tepat jika ini tidak hanya menjadi beban pemerintah kota, provinsi harus ikut membantu," tambahnya.

Dia menjelaskan dari pembagian dana Otsus, memang Kota Jayapura salah satu daerah yang mendapat bagian paling sedikit, namun yang perlu diketahui, selama tiga tahun berturut-turut 29 kabupaten/kota tidak ada peningkatan dana.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano meminta Pemerintah Provinsi Papua mengambil bagian, khususnya dari sisi anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur pascabencana tanah longsor dan banjir.

Mano mengatakan dana Otsus yang diperuntukkan bagi infrastruktur sangat besar, namun semenjak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, sama sekali tidak mendapatkan dana tersebut, guna pembangunan infrastruktur ataupun melakukan relokasi terhadap daerah-daerah yang rawan terdampak bencana seperti tanah longsor dan banjir.