PE CPO Rp23 Triliun Tak Ada yang Kembali ke Industri

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan pemasukan yang diperoleh pemerintah dari Pajak Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) sekitar Rp23 triliun tak ada yang dikembalikan untuk pengembangan industri sawit dalam negeri. Ketua Harian DMSI Rosediana Suharto di Jakarta, Selasa, mengatakan, PE CPO tersebut semestinya dikembalikan untuk kepentingan pengembangan industri minyak sawit nasional namun semuanya masuk ke APBN. "Dulu pemerintah memang menjanjikan PE CPO akan dikembalikan untuk kepentingan industri tapi kenyataannya tidak ada," katanya. Dia menjelaskan, pendapatan PE sebesar Rp23 triliun tersebut terdiri Rp4 triliun berasal dari ekspor CPO sebanyak 5 juta ton per tahun dengan PE sebesar 8 dolar AS per ton. Selain itu ditambah Rp19 triliun dari ekspor minyak goreng 6,5 juta ton per tahun dengan PE sebesar 3 dolar AS per ton. Rosediana mengatakan, di negara lain produsen minyak sawit seperti Malaysia, pungutan ekspor CPO tetap dikembalikan untuk pengembangan industri seperti keperluan riset, pembangunan infrastruktur, dana promosi maupun safety net. Di Malaysia, tambahnya, pemerintah mengenakan dana sebesar 15 Ringgit Malaysia (RM) per ton setiap kali ekspor dan saat ini ditambah 100 RM untuk dana safety net sehingga total 115 RM yang dikenakan kepada pengusaha. "Namun pungutan dari ekspor CPO tersebut akhirnya tetap dikembalikan untuk kepentingan industri," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah menepati janjinya untuk mengembalikan PE CPO bagi pengembangan industri minyak sawit dalam negeri. Sementara itu menyinggung melambungnya harga minyak goreng di pasaran dalam negeri terutama selama menjelang hari raya, Rosediana mengatakan, semestinya pemerintah tidak mengenakan PPN terhadap komoditas tersebut karena telah memperoleh pemasukan dari PE CPO yang nilainya mencapai Rp23 triliun. Dikatakannya, selama tiga bulan yakni sejak sebulan sebelum puasa, selama puasa serta sebulan setelah puasa pemerintah mengenakan PPN untuk minyak goreng. "Selama tiga bulan ini hapus saja PPN atau berikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007