ASITA : kebijakan bagasi berbayar maskapai bisa "bunuh" industri pariwisata

Pembatasan bagasi akan menjadi efek domino, tidak hanya bagi biro perjalanan tetapi juga berdampak pada UMKM yang memproduksi makanan khas (kuliner), maupun pengrajin cindera mata karena masyarakat enggan terbebani dengan harga tinggi ketika akan mem

Padang, (ANTARA News) - Kebijakan maskapai penerbangan memberlakukan bagasi berbayar dinilai akan dunia pariwisata khususnya di Sumatera Barat yang baru saja menggeliat.

"Bagasi berbayar membuat wisatawan enggan membeli oleh-oleh. Zero commission juga akan membuat pengusaha biro perjalanan gulung tikar yang mengakibatkan wisatawan bisa lari ke luar negeri," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Tour Travel (ASITA) Sumbar Ian Hanafiah di Padang, Rabu.

Pembatasan bagasi akan menjadi efek domino, tidak hanya bagi biro perjalanan tetapi juga berdampak pada UMKM yang memproduksi makanan khas (kuliner), maupun pengrajin cindera mata karena masyarakat enggan terbebani dengan harga tinggi ketika akan membawa barang.

Ian mengungkap ada sebagian anggota Asita yang telah terlanjur menandatangani kontrak paket wisata dengan beberapa group (wisatawan). Kebijakan bagasi berbayar membuat pengusaha harus menanggung rugi tidak sedikit, bahkan hingga terlilit hutang.

Kebijakan "zero commission" membuat pengusaha tour dan travel tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi lagi. Ironisnya kebijakan itu diberlakukan terhadap pengusaha tour yang telah bertahun-tahun menjadi mitra maskapai.

Sementara kebijakan harga tiket yang mahal membuat wisatawan lebih memilih berwisata ke luar negeri yang harganya bisa lebih murah ketimbang berwisata di dalam negeri.

"Jika dibandingkan harga untuk paket wisata domestik dan luar negeri itu relatif sama. Yang paling membedakan adalah harga tiket. Karena itu jika penerbangan domestik mahal tentu orang memilih luar negeri," katanya.

Akibatnya sangat buruk untuk pariwisata daerah yang sedang berkembang. Target kunjungan wisatawan yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata juga terancam.

Ia menilai Kementerian Pariwisata harus segera bereaksi dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan-kebijakan yang merugikan itu.

Komunikasi yang baik diharapkan bisa menghasilkan solusi yang tepat sehingga dunia pariwisata tidak terimbas oleh kebijakan yang menjadi kewenangan Kemenhub.

Kebijakan bagasi berbayar diterapkan oleh maskapai Lion Air Group dan mulai diikuti oleh Citylink, Zero Commision juga diberlakukan maskapai Garuda Indonesia Group.

Harga tiket mahal terutama Padang - Jakarta pulang pergi juga diberlakukan Garuda Indonesia sejak Oktober 2018 sampai sekarang.
Baca juga: Menhub sebut bagasi berbayar di pesawat secara hukum diperbolehkan
Baca juga: Lion belum kenakan tarif bagasi
Baca juga: DPR segera panggil Kemenhub dan Lion Air terkait pencabutan bagasi cuma-cuma