Jakarta (ANTARA News) - Kejelasan nasib Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) paling lambat akan diputuskan bulan depan setelah tim evaluasi IPDN bertemu dengan Presiden. "Menunggu setelah Presiden kembali (tiba di Indonesia) dan saya berharap bulan depan sudah ada keputusan, karena tidak perlu ada lagi yang didiskusikan, semua sudah clear," kata Ketua Tim Evaluasi IPDN Ryas Rasyid di Kantor Departemen Dalam Negeri Jakarta, Selasa. Ryas mengatakan, pihaknya berharap segera ada putusan yang dapat direalisasikan karena persoalan yang berkaitan dengan IPDN sudah lama menggantung. Mendagri telah menyerasikan rekomendasi-rekomendasi dari tim evaluasi IPDN yang sudah final. "Keinginan beliau (Mendagri) agar segera diambil langkah finalisasi dari kasus IPDN. Beliau (Mendagri) mengatakan kepada kami untuk segera bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan finalisasi dari ini," katanya. Ryas menjelaskan bahwa pihak Depdagri cenderung menginginkan agar IPDN Jatinangor diteruskan, namun dengan perubahan fundamental, sebagaimana yang diminta oleh Presiden, termasuk perubahan manajemen dan kepemimpinan (leadership). "Ia (Mendagri) cenderung mengikuti yang dikehendaki Presiden, IPDN diteruskan dengan perubahan fundamental dan beberapa sekolah di daerah yang sudah diprakarsai beberapa pemerintah daerah yang mirip dengan IPDN itu, juga dapat disupervisi oleh Mendagri," katanya. Ia menegaskan bahwa sejumlah sekolah yang diprakarsai pemerintah daerah tidak dimatikan, seperti yang sudah ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. "Saya dengar juga ada di Sumatera Utara. Tetapi, sekolah-sekolah tersebut, harus dalam koordinasi dengan Depdagri, baik kurikulum maupun sistemnya," katanya. Lebih lanjut Ryas mengatakan, putusan terhadap IPDN mengarah pada kombinasi opsi yang pernah diajukan oleh Tim Evaluasi, yakni kombinasi opsi pertama dan opsi kedua. "Jadi istilah beliau (Mendagri) kombinasi opsi satu dan opsi dua. Seperti yang kita rekomendasikan, manejemen berubah, struktur organisasi ada perubahan sedikit, dosen-dosen diseleksi ulang, dan pengasuhan akan dievaluasi, mungkin dihilangkan," ujarnya. Menurut Ryas, akan banyak terjadi perubahan hingga hal yang sangat detail seperti pengaturan makan, karena tempat makan yang tidak memenuhi syarat. "Saya sudah koreksi dari dulu, tetapi tak ada anggaran mungkin. Bayangkan, piring anak-anak tak dicuci. Lha, Menteri melihat sendiri kondisi itu (saat kunjungan ke IPDN beberapa hari lalu), makanya semuanya harus diganti. Beliau mengatakan, harus diganti semua, ya nanti saya carikan uangnya," katanya. Sebelumnya, tiga opsi yang diajukan Ryas Rasid yakni, mempertahankan sekolah pamong praja di Jatinangor, namun diubah total seperti pemerintah mengubah sistem pendidikan di IPDN, perubahan manejemen, struktur organisasi, serta seleksi ulang dosen IPDN. Opsi kedua, pembangunan lima Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) regional untuk mengakomodasi 33 provinsi, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan satu APDN di wilayah timur misalnya di Papua atau NTT. Opsi terakhir adalah IPDN akan kembali pada pendidikan kedinasan murni sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007