"Tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Melanjutkan kerja empat prioritas politik luar negeri sudahlah tentu," kata Menlu Retno Marsudi di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1).
Keempat prioritas politik luar negeri Indonesia tersebut, yaitu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindngan terhadap warga negara Indonesia, intensifikasi diplomasi ekonomi, dan peningkatan peran di panggung kawasan serta internasional.
Menurut Retno, perhatian politik luar negeri Indonesia pada 2019 juga akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena Indonesia menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.
Untuk itu, tim Indonesia untuk DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Retno menyebutkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi DK PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020.
"Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia (selama di DK PBB)," ujar dia.
Dalam keanngotaan di PBB, pemerintah RI secara resmi juga telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.
"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut," kata Retno.
Selain itu, pemerintah Indonesia pada 2019 juga akan menggagas beberapa inisiatif kegiatan, antara lain Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo, dan Indonesia-Visegrad Countries Forum.
"Bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," kata Retno.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
