Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menjelaskan penyebab masalah lamanya pengurusan sertifikat tanah di tanah air selama ini.
"Problemnya apa, saya lihat secara detail, pak menteri lihat secara detail, ternyata problemnya adalah juru ukurnya kurang," kata Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Serbaguna Cenderawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu.
Menurut Presiden, pemerintah telah menambah jumlah juru ukur untuk mendata bidang lahan di seluruh Indonesia.
Dengan upaya tersebut, dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah di Indonesia.
Dia menjelaskan pada 2015, sertifikat tanah yang berhasil diberikan yakni 5 juta sertifikat dari sebelumnya hanya 500 ribu sertifikat.
Selain itu pada 2018, pemerintah berhasil melampaui target penyerahan sertifikat tanah dari 7 juta menjadi 9,3 juta sertifikat di seluruh Tanah Air.
Presiden mengatakan BPN bekerja keras untuk memenuhi target tersebut.
"Nyatanya bisa. Lima juta dapat. Tujuh juta malah jadi Alhamdulilah 9,3 juta. Ya kita ini bisa, tapi harus dikejar-kejar dan diawasi," tegas Presiden.
Presiden dalam acara tersebut didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kepala Negara telah menyerahkan sebanyak 3ribu sertifikat kepada masyarakat di Kota Madya Jakarta Barat.
Baca juga: Presiden serahkan 3.000 sertifikat tanah di Jakarta Barat
Baca juga: Pengakuan warga terkait manfaat sertifikat tanah pemberian Jokowi
Baca juga: Gubernur Riau: "ingat tanah, ingat Pak Jokowi"
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
