Washington (ANTARA News) - Senat AS direncanakan melakukan pemungutan suara Selasa pagi waktu setempat mengenai rencana ala-Bosnia untuk membagi Irak berdasarkan garis etnis, yang digembar-gemborkan oleh para pendukungnya sebagai satu-satunya harapan bagi pembentukan negara federal agar Irak dapat keluar dari pergolakan antar-aliran. Kendati tindakan itu tak mengikat, dan takkan memaksakan perubahan dalam strategi perang Presiden George W Bush sekalipun disahkan, pemungutan suara diduga akan memberikan ujicoba penting bagi gagasan yang menarik perhatian yang kian besar di Washington. Pendukungnya mengatakan rencana tersebut, yang dipelopori oleh senator dan calon presiden dari partai Demokrat Joseph Biden, menawarkan satu jalur bagi penyelesaian politik di Irak yang memungkinkan tentara AS "untuk pada akhirnya pulang tanpa meninggalkan kekacauan". Satu federasi otonomi longgar suku Kurdi, pengikut Syiah dan masyarakat Sunni mungkin kelihatan bagus di atas kertas, tapi pengeritiknya menuduh rencana itu mengabaikan tempat bercampurnya etnik di Irak, seperti kota besar tempat bermacam kelompok etnik hidup berdampingan dan perkawinan antar-etnik, dan tak dibagi berdasarkan jalur di peta. "Pengeritik telah muncul dan mengatakan, `saya tidak menyukai rencana anda`," kata Biden. Ditambahkannya, "Jika anda tak suka pada usul Biden, apa pendapat anda?" Rencana itu, yang dirancang bersama mantan ahli kebijakan luar negeri dalam pemerintah Jimmy Carter, Leslie Gelb, akan menyediakan sistem federal sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Dasar Irak, menghentikan Irak dari menjadi negara yang gagal dan: - Memisahkan Irak jadi wilayah suku Kurdi, pemeluk Syiah dan pengikut Sunni, sementara pemerintah federal di Baghdad bertugas atas keamanan perbatasan dan hasil minyak. - Bertujuan meredam bentrokan antar-pengikut aliran dengan menawarkan masyarakat Sunni bagian dari hasil minyak. - Mendorong bantuan pembangunan kembali dan keringanan utang. - Meluncurkan upaya diplomatik internasional guna mengumpulkan negara besar di dunia dan tetangga Irak bagi tujuan federasi baru tersebut, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
