"Kita ingin bekerja daripada banyak bicara. Namun, juga tidak bisa dipungkiri kecepatan kata-kata membanjiri media sosial juga dapat membentuk opini negatif, itu juga menjadi catatan kita," katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Saat ini, menurut dia komisioner KPU aktif di akun masing-masing. Akun komisioner tersebut dioperasikan sendiri tanpa melalui admin untuk menjawab langsung pertanyaan di media sosial. Hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik sekaligus menangkal hoaks pemilu.
Viryan mengatakan, hoaks yang dibiarkan merajalela di media sosial akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan pemilu.
Viryan mencontohkan, hoaks tujuh kontainer yang membuat publik di media sosial bergejolak. Selain itu juga hoaks-hoaks yang kemudian muncul secara tiba-tiba.
"Saya sebelum tidur sempat membaca medsos katanya debat dilaksanakan pada jam 18.00, kemudian ditambah pernyataan kapan shalat Magribnya. Padahal debat akan dilakukan pada jam 20.00, hal-hal semacam ini yang kita akan tangani," katanya.
Ia mengatakan Divisi Teknologi Informasi KPU telah melaksanakan sejumlah rapat gugus tugas penanganan hoaks pemilu dengan kementerian dan lembaga terkait. Rencananya gugus tugas tersebut akan diformalkan. Selain itu, juga meminta dukungan dari masyarakat sipil.
"Dengan cara seperti ini air akan jernih kembali, saluran air yang sempat kotor karena hoaks pemilu. Kita semakin sadar ada segelintir orang ingin mendelegitimasi pemilu," katanya.
(T.M041
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
