"Menurut Presiden harus disederhanakan dalam sisi komandonya," kata Moeldoko usai rapat terbatas bertopik "Pengelolaan Transportasi Jabodetabek" di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Moeldoko menjelaskan pemerintah pusat mempertimbangkan pengelolaan transportasi karena terdapat tiga provinsi yang terkait yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Selain itu dalam kaitannya dengan otoritas, terdapat beberapa pihak yang juga terkait seperti BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah provinsi.
Menurut Moeldoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengkoordinasikan sejumlah pihak yang terkait dengan integrasi transportasi Jabodetabek.
"Termasuk infrastruktur yang terbangun, itu bisa menjadi terintegrasi. Termasuk juga bagaimana mengelola masalah pembayaran juga terintegrasi," jelas Moeldoko.
Dalam arahannya saat rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan transportasi dapat terintegrasi dengan baik. Pengelolaan transportasi dan infrastrukturnya kerap tidak terkoordinasi dengan baik, tambah Presiden.
"Contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu," kata Presiden.
Presiden menjelaskan jika moda transportasi massal disediakan dengan baik, maka masyarakat siap didorong menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
