Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan memboikot pembahasan anggaran untuk TNI, bahkan tetap akan memperjuangkan agar anggaran pertahanan dapat ditingkatkan meskipun PDIP sedang kecewa menyusul pembatalan penggunaan helikopter TNI untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kunjungan ke Mentawai. "Fraksi PDIP menyesalkan pembatalan mendadak helikopter yang sedianya digunakan untuk misi kemanusiaan oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Kepulauan Mentawai," kata Anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PDIP DPR Ramson Siagian di Press Room DPR/MPR Jakarta, Senin petang. Dia mengemukakan, semestinya jika Megawati tidak boleh menggunakan fasilitas TNI, maka larangan itu disampaikan sebelumnya. Mengenai sikap Fraksi PDIP apakah akan memboikot dengan tidak memperjuangkan anggaran untuk TNI, Ramson mengatakan PDIP tidak akan bersikap seperti itu. Selama ini kader PDIP yang duduk di Panitia Anggaran DPR selalu diingatkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas untuk memperhatikan dan memperjuangkan peningkatan anggaran TNI dan Polri, termasuk kesejahteraan prajurit. "Kita diarahkan tetap memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit biarpun ada pembatalan dadakan penggunaan helikopter. Mega dan keluarga besar PDIP tetap sayang pada TNI dan Polri. (Kejadian) itu `kan hanya ulah segelintir oknum saja. Kecintaan kita pada TNI dan Polri sama sekali tidak berkurang dengan adanya kejadian itu," kata Ramson. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengemukakan anggota Fraksi PDIP di Komisi I DPR akan mempertanyakan kejadian tersebut dalam Raker dengan Panglima TNI. "Apa yang boleh berkunjung ke sana hanya Presiden saja? Apa pimpinan parpol atau mantan presiden tidak boleh menemui rakyat korban gempa? Kalau Mega berkunjung ke sana, apakah takut tersaingi? Wong menjenguk rakyat yang jadi korban kok malah dihambat. Ini menyedihkan sekali. Apa salahnya Mega untuk menemui rakyatnya," kata Tjahjo. Menurut dia, penggagalan terhadap kunjungan Mega itu, dari segi apapun sangat tidak patut. Apalagi helikopter yang akan dipakai sudah jauh hari dipesan dan dinyatakan siap. Namun tiba-tiba dibatalkan sepihak. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Permadi menyatakan akan mempersoalkan larangan penggunaan heli tersebut dalam Raker dengan Panglima TNI pada 1 Oktober 2007. Namun dia mendesak Panglima TNI dan Kasau untuk mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melarang penggunaan helikopter tersebut. "Kalau perlu kita akan minta orang atau pejabat yang melarang itu didatangkan ke Komisi I DPR biar masalahnya jelas. Apa nggak tahu kalau Mega itu mantan presiden yang mestinya dihormati, masak dipermalukan seperti itu. `Kan waktu jadi Presiden, Mega banyak membantu TNI," kata Permadi. Permadi mengemukakan pihaknya ingin tahu siapa sebenarnya orang di balik pelarangan penggunaan heli tersebut. "Yang memerintahkan itu siapa, pejabat yang masih aktif atau siapa," katanya. Dia menyatakan, kalau dikatakan penggunaan helikopter itu untuk mengangkut bantuan, kedatangan Mega juga tidak dengan tangan kosong tetapi dengan membawa barang-barang untuk keperluan para korban.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
