Presiden China minta tentaranya siap bertempur

Shanghai (ANTARA News) - Angkatan bersenjata China harus memperkuat kewaspadaan soal keadaan darurat dan melakukan apa saja yang mereka dapat perbuat untuk siap menghadapi peperangan, kata Presiden Xi Jinping kepada jajaran tinggi militer pada Jumat (4/1).

China sangat ingin meningkatkan angkatan bersenjatanya di tengah-tengah perselisihan kewilayahan di Laut China Selatan serta ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat terkait berbagai masalah, mulai perdagangan hingga status Taiwan.

Kantor berita China, Xinhua, melaporkan bahwa Xi dalam pertemuan itu mengatakan China menghadapi peningkatan risiko dan tantangan, dan angkatan bersenjata harus bekerja untuk menjamin kebutuhan keamanan dan pembangunan.

Xi, yang juga ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan angkatan bersenjata harus menyusun strategi bagi era baru dan mengambil tanggung jawab bagi persiapan dan melakukan peperangan.

"Dunia menghadapi periode perubahan-perubahan besar yang tak pernah terlihat dalam satu abad, dan China masih berada dalam periode penting menyangkut peluang strategis bagi pembangunan," kata Presiden China seperti dikutip.

Menurut dia, angkatan bersenjata perlu dapat menanggapi dengan cepat situasi darurat, perlu meningkatkan kemampuan operasi bersama mereka serta memelihara tipe-tipe baru pasukan tempur.

Komentar-komentar Xi muncul setelah ia mengatakan pada Rabu bahwa China masih siap menggunakan kekuatan untuk mencapai "reunifikasi" dengan Taiwan dan mencegah kemerdekaan pulau itu.

Pidato Xi tentang Taiwan disampaikan hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani "the Asia Reassurance Initiative Act" menjadi undang-undang, yang menegaskan kembali komitmen AS kepada keamanan pulau itu.

Presiden China pada Rabu menyatakan tak seorangpun dapat mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian China, dan rakyat di kedua sisi dari Selat Taiwan hendaknya mengusahakan "reunifikasi",

Xi mengeluarkan komentar itu dalam pidato mengenai ulang tahun ke-40 pernyataan kebijakan kunci yang akhirnya mengarah kepada cairnya hubungan dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Sumber: Reuters
Editor: Mohamad Anthoni/Chaidar Abdullah