Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta terpilih Fauzi Bowo di Jakarta, Senin, menyatakan telah menyiapkan sejumlah program yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama pemerintahannya setelah dilantik menjadi pimpinan pemerintahan ibukota pada 7 Oktober 2007. "Kalau memang dibilang program 100 hari, memang sejak dilantik hingga akhir tahun ini waktunya demikian, secara detail belum akan saya sampaikan karena kemasannya belum rapi," katanya menjawab wartawan tentang langkah yang diambil segera setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fauzi Bowo menyatakan program yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama itu akan disampaikannya pada pekan pertama Oktober 2007, sebelum ia dan Prijanto dilantik menjadi pimpinan pemerintahan DKI Jakarta periode 2007-2012. Dalam kesempatan itu, ia juga mengisyaratkan program pembenahan kampung di wilayah-wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu program yang akan dilakukannya. "Kita akan melihat mana yang memungkinkan dan kemudian dilaksanakan. Beberapa tempat bisa kita laksanakan seperti di daerah Kapuk Jakarta Utara," katanya. Menurut Fauzi yang kini masih menjabat sebagai Wagub DKI tersebut, untuk pelaksanaan pembenahan pemukiman kumuh di Jakarta itu anggarannya tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD DKI Jakarta namun Pemprov DKI juga akan mengajak pihak swasta untuk berperan serta. "Kita tidak sepenuhnya membebankan pada APBD, namun juga kita akan mengajak pihak-pihak non pemerintah untuk berpartisipasi," paparnya. Hal lain yang menurut Fauzi harus diperhatikan adalah masalah polusi yang melingkupi Teluk Jakarta. Sementara itu dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, setelah bertemu dengan Walikota dari lima wilayah dan Bupati Kepulauan Seribu, Fauzi Bowo mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang saat ini dihadap oleh masing-masing wilayah. "Banyak yang perlu menjadi perhatian khusus, seperti sinkronisasi program dan keterpaduan prosedur pemerintahan. Dua hal itu yang sampai saat ini masih menjadi masalah dan mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program," katanya. Ia juga menambahkan Walikota dan Bupati akan diarahkan dan difungsikan sebagai koordinator pembangunan berbasis wilayah. Namun demikian pimpinan wilayah di tingkat Kota dan Kabupaten itu diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui perkuatan kemampuan aparat di kelurahan dan kecamatan yang selama ini diakuinya masih lemah.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
