"Upaya merusak stabilitas Hankamnas dan ketertiban umum masih berlanjut. Di awal tahun 2019 ini, upaya merusak stabilitas Hankammas itu dilakukan dengan menyebarluaskan hoax tentang tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang sudah tercoblos," kata Bambang di Jakarta, Jumat.
Dia menilai aksi penyebar kabar "hoax" itu tidak bisa ditolerir karena jelas-jelas ingin merusak proses persiapan pelaksanaan tahun politik 2019.
Bambang menilai kabar "hoax" tersebut patut dilihat sebagai benih instabilitas yang secara sistematis ditumbuhkembangkan dengan tujuan membangun persepsi di ruang publik bahwa ada pihak yang jauh-jauh hari sudah berbuat curang demi meraih kemenangan pada Pilpres dan Pileg 2019.
"Karena itu, saya sebagai pimpinan DPR mendesak penegak hukum untuk menindak tegas penyebar 'hoax' dan siapa pun yang berada dibalik aksi yang brutal ini," ujarnya.
Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai persepsi kecurangan itu yang nantinya akan dijadikan alasan atau pijakan untuk menggelar aksi atau gerakan yang mengacaukan proses pemungutan dan perhitungan suara.
Itu artinya, menurut dia, gerakan mengacaukan Pilpres dan Pileg 2019 sudah dirancang sejak dini karena itu pimpinan DPR mendesak Polri menindak tegas penyebar hoax tersebut.
"Kondusifitas dan stabilitas Hankamnas tidak boleh dikorbankan hanya demi syahwat politik kelompok-kelompok yang tidak mampu berkompetisi dengan sehat dan fair," katanya.
Dia mengimbau masyarakat agar proporsional dalam menyikapi masalah ini, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan surat suara pemilu hingga saat ini belum diproduksi.
Karena itu dia menegaskan kabar adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang sudah dicoblos adalah "hoax" apalagi tahapan pengadaan surat suara saat ini pun masih dalam proses lelang.
Sebelumnya beredar kabar ada tujuh kontainer dari China berisikan surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan 01 di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2/1).
Pada Rabu malam KPU dan Bawaslu langsung mengcek kebenaran kabar tersebut ke pelabuhan Tanjung Priok, dan kabar surat suara sudah tercoblos merupakan kabar bohong atau "hoax".
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta aparat kepolisian melalui "cyber crime" untuk dapat melacak dan menangkap orang yang telah menyebar informasi bohong tersebut.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta kepolisian mencari siapa yang menyebar informasi itu. Siapapun itu," kata Ketua KPU Arief Budiman.
Arief mengatakan setelah KPU-Bawaslu mengcek langsung, tidak benar ada kabar yang menyebutkan ada tujuh kontainer asal China yang di dalamnya ada 10 juta surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01.
Dia menegaskan bahwa pelaku yang menyebarkan berita bohong itu adalah orang-orang jahat yang ingin mengganggu dan mendeligitimasi penyelenggaraan pemilu sehingga harus ditangkap.
Baca juga: Bawaslu harap polisi usut tuntas hoaks surat suara
Baca juga: Presiden ingatkan masyarakat agar hindari hoaks
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
