KPU dinilai cepat pastikan hoaks surat suara sudah dicoblos

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah cepat KPU untuk memastikan kebohongan informasi soal penemuaan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos.

Ace Hasan Syadzily mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis, menanggapi beredarnya kabar di dunia maya bahwa ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok

Bahkan politisi Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ pada Rabu (2/12) pukul 20:05 WIB, yang menyebutkan, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar".

Ace Hasan menyatakan, dirinya mendukung aparat keamanan untuk memburu pelaku kejahatan dan aktor intelektual yang memproduksi dan menyebarkan kabar bohong ini. "Karena kejahatan ini adalah tindakan yang berbahaya bagi stabilitas politik, meresahkan masyarakat, mengganggu proses pemilu, dan berpretensi medelegitimasi pemilu," katanta.

Anggota Komisi VIII DPR RI menegaskan, penyebaran berita bohong ini semakin menunjukkan penggunaan skenario, penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab, serta menghahalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik.

"Kemungkinan besar ada yang sedang merancang skenario, untuk dari awal mendelegitimasi hasil pemilu dengan alasan pemilu curang. Ini jelas tindakan yang berbahaya. Sudah pasti dilakukan oleh pihak yang tidak siap kalah," katanya.

Menurut dia, cara-cara seperti ini paralel dengan rangkaian skenario yang coba dimainkan mulai dari mengangkat isu soal kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang dimusnakan, pemilih hantu, sampai soal surat suara yang didatangkan dari China. "Cara-cara seperti ini harus dihentikan," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, partainya merasa dirugikan dengan permainan skenario seperti ini, karena dituduh berbuat curang. "Padahal dari awal, baik TKN Jokowi-Ma'ruf maupun Partai Golkar telah sering mengingatkan dari awal untuk saling adu gagasan, adu prestasi, dan memilih pemimpin yang terbaik, bukan justru sebagai ajang sebar kabar bohong dan menghalalkan segala cara untuk kekuasaan," katanya.