KPU lantik anggota PPK sesuai putusan MK

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, melantik 24 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk 12 kecamatan di daerah ini, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

"Masing-masing kecamatan sebanyak dua orang sehingga jumlah anggota PPK yang sebelumnya tiga orang berubah menjadi lima orang di setiap kecamatan," kata Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko usai melantik 24 anggota PPK di Kantor KPU Kabupaten Karimun, Rabu.

Mereka dilantik dan disumpah untuk masa jabatan selama 6 bulan, atau hingga Juni 2019.

Pelantikan itu, menurut dia, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan KPU Karimun Nomor 20/JK.93.1-Kpt/2102/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum 2019.

Selain dilantik, mereka juga menandatangani pakta integritas agar bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Eko Purwandoko menyebutkan pelantikan 24 anggota PPK merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018 yang intinya mengabulkan uji materi terkait dengan jumlah anggota PPK.

"Dengan pelantikan ini, kami sudah menjalankan putusan MK tersebut. Saya berharap penambahan anggota ini makin memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban PPK," katanya.

Ia berharap seluruh anggota PPK bekerja sama dengan KPU dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu yang makin berat.

"Tahapan yang sangat penting yang harus dilaksanakan distribusi logistik. Selain sampai tepat waktu di TPS, logistik yang dikirim harus aman dari upaya-upaya yang tidak baik," tuturnya.

Logistik Pemilu 2019, menurut dia, sebagian sudah berada dalam gudang, yakni kotak sebanyak 800 unit untuk 780 TPS, formulir isian dan perangkat keras lainnya.

Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Karimun Ahmad Sulton mengharapkan anggota PPK yang dilantik bekerja maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih, antara lain, dengan memastikan warga yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya.

"Selain itu, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar datang ke TPS pada hari-H pemungutan suara," ujar Ahmad Sulton.

Sebagian anggota PPK yang dilantik merupakan wajah lama yang pernah menjabat di posisi yang sama pada pemilu lalu, dan sebagian berasal dari kalangan perempuan.

Usai dilantik, mereka mendapatkan pembekalan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu.