TKN Jokowi-Ma'ruf sampaikan laporan dana kampanye sebesar Rp55 miliar

Jakarta (ANTARA News) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebesar Rp55,9 miliar.

Laporan dana tersebut terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tanggal 23 September 2018 sebesar Rp11,9 miliar dan LPSDK periode 23 September hingga 1 Januari 2019 sebesar Rp44 miliar.

"LADK waktu itu jumlahnya Rp11,9 miliar lalu laporan kegiatan periode 23 September 2018 hingga 1 Januari 2019 adalah Rp44,8 miliar sehingga total Rp55,9 miliar," kata Bendahara Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Dana Rp44 miliar itu terdiri atas sumbangan pasangan calon sebesar Rp32 juta, sumbangan perorangan Rp121,2 juta, sumbangan partai politik Rp2 miliar, sumbangan kelompok Rp37,9 miliar dan sumbangan badan usaha nonpemerintah Rp3,9 miliar.

Dana dari pasangan calon merupakan perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye, sumbangan parpol berasal dari Partai Nasdem dan Partai Perindo serta sumbangan badan usaha nonpemerintah adalah PT Lintas Teknologi Indonesia.

"Kami selesaikan karena cukup memakan waktu karena kami ingin akurat karena kami tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hinggal tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB," ujarnya.

Dia mengatakan dana tersebut lebih banyak digunalan untuk kegiatan konsolidasi seperti di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua dan Bali serta digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya.

Kedepannya dana yang banyak dikeluarkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan saksi yang butuh dana besar sehingga pihaknya akan mengoptimalkan dengan sistem yang efisien.

"Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien," katanya.

Trenggono mengakui selama ini para pengusaha memberikan sumbangan untuk Jokowi-Ma'ruf sehingga pihaknya akan mengadakan pertemuan pada Januari atau Februari.

"Rencana awal gathering dengan pengusaha tanggal 21 Januari namun masih banyak yang libur sehingga kemungkinan Februari di Hotel Pullman," ujarnya.
Baca juga: KPU tak beri sanksi parpol tidak serahkan LPSDK