HIPMI Papua imbau pemda percepat proses lelang 2019

Dari Hipmi kita minta penetapan APBD 2019 segera dilakukan sehingga poses kontrak hingga eksekusi pelaksanaan proyek bisa dilaksanakan pada akhir Januari 2019

Jayapura (ANTARA News) - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua mengimbau pemerintah daerah di provinsi tersebut mempercepat proses lelang pekerjaan tahun ini, terutama untuk proyek yang berkaitan dengan persiapan PON 2020.

"Dari Hipmi kita minta penetapan APBD 2019 segera dilakukan sehingga poses kontrak hingga eksekusi pelaksanaan proyek bisa dilaksanakan pada akhir Januari 2019," ujar Ketua BPD Hipmi Papua, Dasril Sahari di Jayapura, Rabu.

Ia mengingatkan proses penyerapan anggaran melalui pembayaran pekerjaan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian di Papua, sehingga ia meminta pemda di Papua untuk segera menyiapkan proses lelang.

Menurut dia, hal tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama pada awal hingga pertengahan tahun anggaran.

"Kita tidak pungkiri (perekonomian) Papua masih sangat bergantung pada APBD dan APBN, pada awal 2018 lalu terasa sekali ekonomi lesu karena ada imbauan agar proyek APBD dan APBN tidak segera dimulai sebab ada pelaksanaan Pilgub," kata dia.

Hipmi menginginkan kejadian itu tidak terulang lagi karena berdampak kurang baik kepada roda perekonomian.

Terkait adanya permintaan dari berbagai pihak agar proses lelang khusus di Papua tidak menggunakan sistem daring dulu, ia memandang hal tersebut bisa saja dilakukan asalkan ada jaminan bila pelaksanaannya betul-betul objektif.

"Saya setuju (lelang offline) sepanjang metodelogi lelang betul-betul dilakukan dengan cara yang independen. Kalau di Hipmi ada beberapa tema-teman yang mengeluh walau pola demokrasi kita sudah mulai berubah tetapi pengusaha yang mendapat pekerjaan masih itu-itu saja terus, jadi wajar jika ada kecurigaan," kata Dasril.

Untuk persiapan PON, ia mengaku sudah menyarankan kepada para pemangku kepentingan, khususnya KONI Papua, untuk melibatkan para pengusaha swasta dalam pengelolaan infrastruktur PON agar dilakukan dengan lebih profesional.