Catatan akhir tahun 2018 Fraksi PDI Perjuangan MPR

Jakarta (ANTARA News) – Seiring dengan berakhirnya 2018, Fraksi PDI Perjuangan MPR menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan selama 2018 sekaligus harapan pada 2019.

Berikut adalah catatan refleksi akhir tahun yang disampaikan lewat siaran pers bertanda tangan Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah, dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MRP, Abidin Fikri, yang diterima di Jakarta, Minggu (30/12).

Pertama, dalam bidang ideologi negara. Sepanjang 2018 menunjukkan kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus menanamkan Pancasila secara terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR dan BPIP. Kehadiran dua lembaga ini menjadi pengganti atas ketidakhadiran negara untuk menyosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada 1998 dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) pada 1999.

Perkembangan menggembirakan lainnya adalah akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung agar bangsa Indonesia memiliki kedaulatan dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstremisme agama dan juga paham ideologi individualisme/liberalisme yang salah satu modus operasinya di Indonesia adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Selama 2018 masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi sebagaimana perintah konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sesuai perintah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program pembangunan di berbagai penjuru negeri.

Sementara lembaga legislatif telah menjadi partner/mitra kerja yang kritis dan konstruktif bagi presiden dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat Indonesia. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman yaitu lembaga peradilan terus berusaha menegakkan hukum dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap segala penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.

Ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sinergisitas baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait telah membuat stabilitas keamanan nasional sangat terjaga sepanjang 2018. Sepanjang tahun 2018 setidaknya ada dua isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus terorisme dan keparatisme.

Khusus terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di beberapa daerah, presiden dan DPR sepakat untuk memperkuat perangkat hukum yang ada lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang tujuan utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan penegak hukum untuk secara efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.

Keempat, dalam bidang politik dalam negeri. Penyelenggaraan pilkada serentak 2018 telah berlangsung aman dan damai serta telah menghasilkan sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi.

Namun demikian di beberapa tempat, potret politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan demokrasi yang substansial karena agenda konstestasi pilkada dan kampanye pemilu masih dijejali dengan narasi-narasi negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagai alat untuk merebut kemenangan dalam pilkada.

Sementara proses kampanye pileg dan pilpres 2019 yang akan datang, dengan masa kampanye yang telah dimulai sejak September 2018, secara umum masih berjalan lancar dan damai, meskipun secara kualitatif substansi kampanye masih belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima, dalam bidang hubungan luar negeri. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam diplomasi hubungan luar negeri Indonesia di tahun 2018 . Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di Myanmar hingga penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 yang mengundang investor dari berbagai negara dan menghasilkan investasi sebesar Rp202 triliun untuk Indonesia.

Diplomasi pemerintah juga semakin meningkat pada berbagai fora internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Penghujung 2018 ini juga ditandai keberhasilan pemerintah Indonesia merevisi Kontrak Karya PT Freeport dengan mengambil alih 51 persen saham perusahaan Amerika Serikat itu setelah sejak 1967 kekayaan tambang emas, tembaga dan sumber energi serta mineral lainnya di tanah Papua itu dikuasai asing.

Terkait berbagai catatan kehidupan berbangsa di tahun 2018 tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama, sebagai berikut:

Pertama, upaya penanaman Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat harus semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktikkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.

Kedua, sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan untuk mencapai tujuan bernegara. Segala bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari mengingat hal tersebut kontraproduktif dengan upaya menyejahterakan rakyat.

Ketiga, negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam perang terhadap terorisme dan separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan karena melalui pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara. Di sisi lain TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua.

Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstremisme berbasis agama dan terorisme juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun penegakan hukumnya.

Keempat, para elite politik harus segera menghentikan praktik berdemokrasi yang mengeksploitasi politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada kontestasi gagasan dan konsep pembangunan nasional, bukan dengan penggunaan isu SARA atau apalagi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Untuk itu Penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu harus bersikap tegas jika ditemukan kampanye yang mengarah pada penyebaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.

Kelima, Indonesia perlu terus berperan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sekaligus terciptanya tatanan dunia yang adil dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Selain itu pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di bidang perdagangan dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.