Makanan pengungsi terkait status Gunung Anak Krakatau harus diantisipasi

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan, jaminan ketersediaan makanan menjadi kebutuhan mendesak mengantisipasi pertambahan jumlah pengungsi menyusul peningkatan status Gunung Anak Krakatau.

"Kebutuhan mendesak adalah makanan dan tempat pengungsian karena semakin bertambahnya jumlah pengungsi," kata dia, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan dan mendistribusikan 100 ton cadangan beras ke daerah terdampak tsunami.
"Nanti akan ditambah sesuai kebutuhan. Kita juga akan menambah dapur umum," katanya.

Kementerian Sosial juga akan mengembangkan dapur umum mandiri yang akan dikelola masyarakat. Sejauh ini, mereka membuka tujuh dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak tsunami di Banten, yaitu di Labuan Pandeglang, Carita, Angsana, Sumur, Cinangka, Tanjung Lesung dan Mancak Kabupaten Serang.

Sementara di Lampung, dapur umum dibuka di Kantor Gubernur Lampung, di depan Kantor Kominfo Lampung, MTS Negeri Way Muli Kecamatan Rajabasa dan Kampung Siaga Bencana Kabupaten Pringsewu untuk permakanan pengungsi dari Kecamatan Pesawaran serta di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Terkait peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari level II atau status Waspada menjadi level III atau Siaga, dan adanya imbauan untuk tidak beraktivitas di jarak 500 meter hingga 1 kilometer, saat ini pendistribusian makanan secara cepat harus dilakukan untuk memastikan logistik tetap terpenuhi.

Pada hari kelima pascatsunami di Selat Sunda, Kemensos mendistribusikan bantuan logistik senilai Rp900 juta untuk Carita, Tanjung Lesung dan Sumur.