Jakarta (ANTARA News) - Menperin Fahmi Idris meminta bantuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatasi masalah yang dihadapi industri nasional, terutama yang berada di luar kewenangannya seperti gas dan insentif fiskal. Permintaan itu dikemukakannya pada pembahasan draft akhir Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN) bersama Kadin dan asosiasi di gedung Depperin, Jakarta, Jumat. Fahmi mengemukakan banyak masalah industri di dalam negeri saat ini berada di luar kewenangannya, seperti langkanya pasokan gas untuk industri keramik, pupuk, dan lain-lain, sampai pada kebijakan insentif terutama fiskal dan fasilitasi lembaga keuangan untuk mendongkrak kinerja industri dan investasi. "Ada baiknya saya anjurkan kepada Kadin dan Asosiasi, berkunjung ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki kewenangan dalam infrastruktur gas. Juga soal keuangan datang ke Menkeu," kata Fahmi. Ia meminta Kadin bersuara lebih keras lagi mendesak departemen dan instansi yang terkait dan memiliki kewenangan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Fahmi yakin dengan kerjasama Kadin dan asosiasi, target PKIN yang disusun Depperin untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri baru pada 2020 bisa tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel, yang hadir pada acara tersebut mengatakan selama ini Kadin sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan departemen dan instansi terkait untuk mengatasi masalah yang dihadapi sektor riil, khususnya industri. "Kami sudah melakukan hal tersebut, hanya mungkin harus lebih intensif lagi agar berbagai masalah yang dihadapi industri di dalam negeri bisa diatasi guna meningkatkan kinerja dan mendorong investasi," ujarnya. Pada kesempatan itu, Rachmat menyoroti pentingnya keberadaan kembali bank yang khusus menangani kredit investasi jangka panjang dengan bunga murah. "Sejak Bapindo (Bank Pembangunan Nasional) dimerger, tidak ada lagi bank yang menangani investasi jangka panjang. Bank investasi seperti itu perlu dihidupkan lagi agar investasi bisa lebih berkembang," katanya. Salah satu Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia, A Safiun, menambahkan selama ini industri di Indonesia menghadapi kesulitan mendapatkan kredit investasi jangka panjang dengan bunga murah karena bank menerapkan bunga komersial yang tinggi. "Salah satu syarat pembangunan industri jangka panjang harus ada bank yang memberi kredit investasi jangka panjang dengan bunga yang berbeda dengan bunga komersial," katanya. Safiun yang juga Ketua Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Indonesia (IRGMA) mengatakan untuk pembangunan industri jangka panjang, juga diperlukan adanya jaminan pasokan energi seperti gas dan batubara bagi pengembangan industri. Selain itu, kata dia, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang terus menerus juga sangat penting. "Yang tidak kalah penting adalah dukungan departemen dan industri lain untuk menerima PKIN," kata Safiun.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
