BPBD DKI siagakan personel bantu tsunami Selat Sunda

Kami saat ini sedang koordinasi dengan pihak BPBD Banten dan Pemprov DKI

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiagakan personel guna membantu penanganan bencana alam tsunami di Selat Sunda yang menerjang perairan Banten dan Lampunng Selatan pada Sabtu (22/12) malam.

"Kami saat ini sedang koordinasi dengan pihak BPBD Banten dan Pemprov DKI," kata Kepala BPBD DKI Jakarta Jupan Royter saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Jupan menyatakan BPBD DKI berkoordinasi secara kontinyu dengan BPBD Banten terkait perkembangan penanganan dan kondisi setelah bencana gelombang tinggi di perairan Banten dan Lampung Selatan itu.

"Saya sudah menghubungi BPBD Banten, menegaskan jika memang butuh bantuan kami akan turun dan meminta mereka untuk tidak segan menghubungi saya," ujar Jupan.

Pihak BPBD DKI juga telah mendengar informasi mengenai sekitar 20 orang personel RSUD Tarakan Jakarta Pusat, yang tengah berlibur bersama anggota keluarganya di Pantai Carita, Banten.

"Saya sudah koordinasi dengan bu Dwi (Direktur Utama RSUD Tarakan), dan saya akan kirim tim evakuasi bersama tim dari Damkar juga menyusul tim dari Tarakan yang sudah berangkat," ucap Jupan.

Pihak RSUD Tarakan telah mengirimkan tim untuk evakuasi sekitar 18 orang terdiri dari dokter dan perawat, serta membawa delapan unit mobil ambulans dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Sebelumnya, gelombang tinggi tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12) pukul 21.10 WIB, diduga karena erupsi Gunung Anak Krakatau, menerjang kawasan pantai di Kabupaten Pandeglang, Serang Banten, dan Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan Minggu pukul 13.00 WIB, tsunami menyebabkan 168 orang meninggal dunia, 745 orang mengalami luka, 30 orang hilang, 556 unit rumah rusak, sembilan hotel rusak berat, 60 warung rusak, 350 perahu rusak, puluhan kendaraan roda dua, dan roda empat mengalami kerusakan.

Pihak BNPB menyebut kemungkinan jumlah ini akan bertambah mengingat saat ini belum semua daerah terdampak terdata dengan baik.