Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengungkapkan, pihaknya sudah mempunyai konsep perubahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan beberapa alternatif akan diputuskan Presiden Susilo Bambamg Yudhoyono. Kepada pers seusai mengikuti peringatan Hari Perdamaian Dunia di kantor Wapres Jakarta, Jumat, Mendagri mengatakan bahwa saat ini dirinya masih perlu melakukan cek dan verifikasi dilapangan atas sejumlah alternatif yang disodorkan tim investigasi. "Nanti saya lihat dulu dari para tim investigasi dan kemudian akan melakukan cross check kelapangan," katanya. Pemerintah sedang memikirkan kemungkinan untuk mengubah konsep pendidikan bagi IPDN yang berlokasi di Jatinangor Sumedang antara lain karena telah terjadi tindak kekerasan oleh para siswa atau praja baik di antara mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Saat ini, Mardiyanto menambahkan, Depdagri sudah memiliki beberapa alternatif yang disodorkan tim investigasi yang memang sengaja dibentuk untuk pembenahan total IPDN. Ketika didesak format alternatif pembenahan itu seperti apa, Mendagri enggan menjelaskannya. "Pokoknya sudah ada konsep dan beberapa alternatif akan diputuskan Presiden," katanya seraya menambahkan bahwa ada banyak kemungkinan dan format IPDN yang baru itu tergantung persipan personil dan pembenahan manajemen yang ada. Akan tetapi yang jelas, menurut Mendagri, pada prinsipnya pendidikan bagi kader-kader pamong praja harus tetap ada walau untuk itu pembenahan total harus dilakukan di IPDN.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007