Menteri desa sebut pengetasan daerah tertinggal lampaui target

Sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik tentang potensi ekonomi desa, maka pemerintah ditargetkan menuntaskan 5.000 desa tertinggal pada 2019, namun pada 2018 sudah mencapai sekitar 6.000 desa tertinggal yang dituntaskan,

Makassar (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo mengatakan, pengentasan daerah tertinggal sudah mencapai sekitar 6.000 desa pada 2018 atau melampaui target pada 2019 sebanyak 5.000 desa.

Hal tersebut dikemukakan Eko disela kegiatan Jambore Desa Evaluasi Kebijakan dan Pemberdayaan Desa Tahun 2018 di Wisma Negara, Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Sabtu.

"Sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik tentang potensi ekonomi desa, maka pemerintah ditargetkan menuntaskan 5.000 desa tertinggal pada 2019, namun pada 2018 sudah mencapai sekitar 6.000 desa tertinggal yang dituntaskan," katanya.

Dia mengatakan, pencapaian itu karena adanya dana desa yang dikucurkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejak program itu dijalankan pada 2015.

Sebagai gambaran, pada periode 2015 disalurkan dana desa sebanyak Rp20,7 triliun, kemudian pada 2016 naik menjadi Rp47 triliun dan pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun. Sementara pada 2019 direncanakan naik menjadi Rp70 triliun.

Dari jumlah tersebut, lanjut Eko, total dana desa yang sudah dikucurkan sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp187 triliun.

"Ini hal yang luar biasa sepanjang sejarah Indonesia, dana sebesar itu dikucurkan untuk pembangunan fisik di lapangan yang bertujuan menyejahterahkan masyarakat desa," katanya.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang kepala desa yang hadir di Wisma Negara yakni Kepala Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto mengaku sangat bersyukur mendapatkan dan mengelola dana desa untuk membantu masyarakat di daerahnya yang merupakan daerah tertinggal.

Dia mengatakan, manfaat dana desa sangat besar karena dapat digunakan untuk membangun 100 jamban keluarga dan membangun sumur bor disetiap dusun.

Kedua hal itu, dinilai yang paling dibutuhkan di daerahnya karena selama ini hanya mengambil air untuk dikomsumsi dari sungai dan sebagian besar warga belum memiliki jamban keluarga.

Hal itu sejalan dengan masuknya program sanitasi (ODF) yang bertujuan agar masyarakat desa dapat hidup sehat dan higienis.