Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
DPR: TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis, Tapi Punya Hak Pilih
- Kamis, 20 September 2007 23:59 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Komisi I Hajriyanto Thohari dari fraksi Partai Golkar menegaskan anggota TNI dilarang terlibat dalam praktek politik praktis, tetapi tetap berhak memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
Hal ini disampaikan Hajriyanto, di Jakarta, Kamis, menanggapi kesiapan TNI dalam menggunakan hak pilihnya.
Ia menegaskan tidak ada larangan bagi TNI untuk menggunakan hak pilihnya, asalkan tidak ikut serta dalam politik praktis.
"Terserah TNI kapan merasa siap untuk mulai menggunakan hak pilihnya," katanya yang ditemui setelah acara diskusi tentang undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di The Habibie Centre.
Menurut dia, TNI tidak dilarang menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, katanya, TNI masih dianggap belum siap untuk menggunakan haknya tersebut karena faktor kesejahteraan.
"Dalam undang-undang TNI disebutkan secara eksplisit bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan politik praktis dan berbisnis. Berpolitik praktis ini jauh berbeda dengan menggunakan hak pilih," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan sekitar 60 persen parjurit TNI tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009.
"Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Tim Mabes TNI terlihat sekitar 60 persen prajurit TNI tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009," katanya.
Juwono mengatakan hasil survei tersebut sudah final dan akan diserahkan ke DPR untuk segera ditentukan apakah TNI akan menggunakan hak pilihnya pada 2009.
Menhan menegaskan penggunaan hak pilih TNI sebaiknya dilakukan pada 2014 mengingat tingkat kesejahtreraan prajurit yang belum memadai.
"Jika pada tahun mendatang kesejahteraan prajurit TNI sudah lebih baik maka tidak ada kekhawatiran lagi TNI akan ditarik-tarik oleh partai politik untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis," ujar Menhan.
Terkait dengan penggunaan hak pilih TNI, pada 2009, Mabes TNI membentuk tim survei yang diketuai Asisten Teritorial Kasum TNI untuk melakukan jajak pendapat di 12 Propinsi di Indonesia.(*)
