Muhammadiyah dorong China terbuka soal kekerasan terhadap Uighur

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah China agar terbuka atas persoalan dugaan kekerasan terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

"Mengimbau Tiongkok membuka diri dengan memberi penjelasan sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.

Dia mengatakan jika kekerasan yang diberitakan media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya, maka China telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apapun alasan, kata dia, pemerintah China tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi.

Pemerintah China, lanjut dia, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.

Haedar mengatakan Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.

Salah satu pihak yang bisa menjelaskan persoalan Uighur, kata dia, adalah Duta Besar China untuk Indonesia.

Dubes China, lanjut dia, supaya segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam melalui ormas-ormas Islam.

"Sikap diam pemerintah China dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan China yang selama berabad lamanya terbina dengan baik," kata dia.

Haedar mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.

Ketum PP Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dia juga mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.

"PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun," katanya.