Depok (ANTARA News) - Indonesia akan menggalang sumber dana reboisasi dalam Kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCC) pada 2 - 14 Desember 2007 di Bali, kata Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN Dirjen Kerjasama ASEAN di Deplu RI, I Gede Ngurah Swajaya. "Yang sekarang akan menjadi agenda utama dalam konferensi di Bali mendatang adalah, bagaimana Indonesia bisa menggalang sumber dana untuk membantu Indonesia dalam proses rehabilitasi hutan," ujarnya seusai Kuliah Umum bertajuk "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia di Tingkat Global dan Regional" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Kamis. Menurut dia, Indonesia memang memiliki dana untuk reboisasi itu, tetapi jumlah dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sesuai dengan target yang diinginkan dalam masalah rehabilitasi hutan itu. "Sudah ada beberapa negara maju yang mengindikasikan kepada Indonesia untuk memberikan dukungan dalam hal dana reboisasi itu," kata dia. Dalam konvensi tersebut, katanya, akan ada semacam partnership internasional untuk membantu proses reboisasi di Indonesia juga negara-negara lainnya. "Sebagian besar negara-negara peserta APEC, seperti Jepang dan Australia sudah memberikan indikasi dalam hal dukungan dana reboisasi itu," katanya. Jepang, lanjutnya, telah memiliki inisiatif untuk membuat semacam program pelestarian lingkungan yaitu `cool earth 2050`, dan dari hal itu sudah terlihat kepedulian Jepang dalam masalah iklim global itu. "Yang sebenarnya paling penting dibicarakan dalam konfrensi tersebut adalah bagaimana sikap negara-negara parties dalam UNFCC menghadapi paska Protokol Kyoto itu sesudah 2012 mendatang," kata dia. Sehubungan dengan Protokol Kyoto itu, ujarnya, Indonesia ingin sekali menjembatani berbagai kesepakatan di antara negara-negara anggota parties UNFCC sesudah protokol itu habis pada tahun 2012. "Diharapkan sesudah UNFCC di Bali Desember mendatang, ada semacam konsensus seperti `Bali Minded` atau apa pun itu yang dapat menjadi tolok ukur atau perundingan untuk pembicaraan mengenai Protokol Kyoto di masa yang akan datang," ujarnya. UNFCC akan diadakan di Bali akan diikuti oleh kurang lebih 10.000 peserta dari kalangan pengamat, serta organisasi pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan multimedia massa internasional. Pertemuan tingkat menteri rencananya akan diadakan pada minggu kedua dari konferensi tersebut yang akan menutup seluruh konferensi UNFCC tersebut. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007