Brussel (ANTARA News) - Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Selasa (18/12), menawarkan untuk mundur dari jabatannya setelah pihak lawannya mengajukan mosi tidak percaya terhadapnya di tengah krisis politik, yang dipicu perbedaan pandangan soal imigrasi.
Michel, yang menjabat sejak 2014, kehilangan dukungan dari partai terbesar di koalisinya, Flemish N-VA, pekan lalu. Mereka menentang dukungan yang diberikan Michel terhadap kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membina kerja sama menyangkut keberadaan 21 juta pengungsi di dunia.
Perdana menteri berusia 42 tahun, yang juga seorang pengacara, itu pada Selasa berusaha mendapatkan dukungan dari partai-partai oposisi sayap-kiri agar ia bisa mempertahankan jabatan sampai pemilihan parlemen digelar pada Mei.
Namun, kalangan sosialis dan partai hijau mengajukan mosi tidak percaya terhadapnya di parlemen. Pengajuan mosi itu memicu Michel untuk menawarkan pengunduran dirinya.
"Saya harus menghormati keadaan. Karena itu, saya mengambil keputusan untuk menawarkan mundur dan saya akan menemui Raja," kata Michel kepada parlemen.
Michel telah berkecimpung di dunia politik sejak ia mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan provinsi saat ia berusia 18 tahun.
Raja Belgia Philippe belum mengambil keputusan soal apakah ia akan menerima tawaran Michel itu, kata istana kerajaan.
Raja kemungkinan akan meminta Michel tetap tinggal untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab sementara, dengan kewenangan terbatas.
Philippe juga kemungkinan akan berbicara kepada para pemimpin politik lainnya untuk berusaha dan menyelesaikan masalah itu, atau membubarkan parlemen serta mencetuskan pemilihan awal dalam 40 hari.
Krisis politik di Belgia terjadi pada saat Eropa bergerak menuju ragam pemilihan tahun depan. Tujuh negara Uni Eropa, ditambah Parlemen Eropa, akan menyelenggaran pemilihan.
Uni Eropa telah bergelut dengan masalah peningkatan kedatangan migran sejak 2015. Ketika itu, lebih dari satu juta orang memasuki Eropa. Banyak di antara mereka yang pergi karena ingin menyelamatkan diri dari perang saudara di Suriah serta kemiskinan di Afrika.
Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, terutama negara-negara bekas komunis di Eropa Timur, telah menentang kesepakatan PBB tahun ini. Mereka beranggapan bahwa kesepakatan akan semakin mendorong terjadinya perpindahan penduduk.
Baca juga: Pemerintah Belgia dan Alibaba Group promosikan perdagangan global inklusif menggunakan eWTP
Sumber: Reutes
Editor: Tia Mutiasari/Mohamad Anthoni
Pewarta: Antara
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2018