Rusia, Iran dan Turki dukung komite konstitusi Suriah tapi gagal sepakati susunannya

Jenewa, (ANTARA News) - Rusia, Iran dan Turki, pendukung pihak-pihak utama dalam perang saudara yang rumit di Suriah, pada Selasa (18/12) gagal menyepakati susunan Komite Konstitusi Suriah yang ditaja PBB tetapi menyerukannya agar bersidang tahun depan untuk memulai proses perdamaian.

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov setelah trio itu bertemu utusan perdamaian PBB untuk Suriah Staffan de Mistura di Jenewa, mereka mengatakan prakarsa baru itu hendaknya dipandu "rasa kompromi dan keterlibatan konstruktif".

Para menteri luar negeri dari tiga negara tersebut berharap mereka bisa merampungkan usul bersama mengenai satu komite --yang dapat mengantar ke pemilihan-pemilihan-- dan memperrestu PBB bagi komite tersebut.

Tapi pernyataan tiga menlu itu tak menyebut susunan panel tersebut, menunjuk kepada ketaksepakatan atas daftar para calon yang diserahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mereka yang mewakili pemberontak.

Menlu Mevlut Cavusoglu, yang berbicara kepada media negara Turki, hanya mengatakan bahwa tiga negara tersebut telah membuat "sumbangan penting" bagi pembentukan panel itu dan nama-nama calon dinilai.

"PBB tentu saja akan melakukan tugas yang perlu mengenai nama-nama yang dicalonkan dalam proses mendatang," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip Reuters.

De Mistura, yang mengadakan jumpa pers terpisah, menjelaskan tiga negara tersebut belum menyepakati forum politik yang dapat bekerja, setelah usaha-usaha bertahun-tahun untuk mengakhiri perang yang menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan sekitar setengah dari penduduk Suriah yang berjumlah 22 orang sebelum perang terlantar.

"Saya percaya masih perlu waktu dalam usaha maraton guna menjamin paket yang perlu bagi komite konstitusi yang inklusif, berimbang dan kredibel, dan bagi tercakupnya pengaturan yang berimbang untuk memimpin dan merancang badan dan pemungutan suara - untuk dibentuk dengan batuan PBB di Jenewa."

De Mistura, yang masa tugasnya akan selesai 31 Desember setelah empat tahun bekerja, telah berusaha keras sejak Januari untuk mencapai kesepakatan mengenai identitas dari 150 anggota komite tersebut.

Dia mengatakan akan melapor kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu dan Dewan Keamanan PBB pada Kamis. Dia berharap penggantinya Geir Pedersen akan membangun tugasnya dan "fokus pada aspek politik sepenuhnya" pada diakhirinya konflik itu.

Pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan oposisi yang berjuang untuk menggulingkannya masing-masing menyerahkan daftar 50 nama. Tetapi Rusia, Iran dan Turki masih belum menyepakati 50 nama lagi dari masyarakat madani dan kelompok-kelompok independen.

Redaktur: Mohamad Anthoni