Tangani gizi buruk, Babel optimalkan sistem e-PPGBM

Sistem e-PPGBM ini penting untuk memudahkan tenaga medis dan pemangku kebijakan mengambil kebijakan mengatasi masalah gizi buruk

Pangkalpinang, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara daring, guna mempercepat penanganan masalah gizi buruk masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil.

"Sistem e-PPGBM ini penting untuk memudahkan tenaga medis dan pemangku kebijakan mengambil kebijakan mengatasi masalah gizi buruk," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepulauan Babel Yulizar, saat membuka kegiatan hasil surveilans gizi melalui e-PPGBM di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penerapan e-PPGBM ini sebagai upaya pemerintah melakukan perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi anak melalui data yang akurat dan berkelanjutan.

"Pada tahun ini, kita telah melaksanakan kegiatan surveilans gizi melalui e-PPGBM yang dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota. Informasi status gizi balita 'by name by address' diharapkan dapat tindaklanjuti oleh semua sektor guna menjadi dasar penyusunan rencana intervensi dengan lintas program dan sektor untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi masalah gizi," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono Susanto mengatakan e-PPGBM ini untuk mendukung ketersedian data balita dan ibu hamil secara lengkap dan berkelanjutan serta kegiatan e-PPGBM tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan penguatan program kegiatan terkait.

Misalnya, kata dia, membangun sistem informasi posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta memperkuat fungsi dasawisma pada PKK. Demikian juga dengan program sejenis pada perangkat daerah terkait lainnya.

Menurut dia berdasarkan riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013, masalah kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan angka "stunting" (kekerdilan) pada usia di bawah lima tahun (balita) sebesar 37,2 persen. Angka ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO), yaitu sebesar 20 persen.

Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, katanya, diketahui angka stunting sebesar 28,7 persen. Kabupaten Bangka Barat dan Bangka menjadi salah satu yang termasuk 160 kabupaten yang tinggi angka stuntingnya dan menjadi lokasi intervensi stunting.

"Informasi perkembangan secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan mengenai status gizi dan kinerja gizi yang bersifat agregat di suatu wilayah, khususnya di kabupaten dan kota telah diperoleh melalui kegiatan survei PSG yang dilakukan sejak 2014 sampai 2017," katanya.

Namun demikian, kata dia, data berdasarkan individu sampai saat ini belum dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, melalui data "by name by address"dengan e-PPGBM, intervensi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan.

"Kita berharap nantinya peran pihak terkait yang berlandaskan pada dasar kemitraan dan sinergi yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehingga pembangunan kesehatan berhasil guna dan memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya," demikian Mulyono Susanto.