Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tetap berpijak dan berpatokan pada "Kebijakan Satu China" dan itu selalu dikumandangkan sebagai nilai dasar dari kebijakan luar negeri yang selama ini dianut. "Pada dasarnya pihak Indonesia sangat tegas bahwa kita berbasis pada kebijakan satu China," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk China, Sudrajat, di Beijing, Kamis. Hal tersebut dikemukakan Sudrajat menanggapi keinginan Taiwan yang beberapa waktu lalu ingin menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan keinginan tersebut merupakan bagian dari upaya negara itu yang telah memasuki tahun ke-15. Menurut Sudrajat, kebijakan yang dianut Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas dan seringkali disampaikan dalam beberapa kali kesempatan kepada Pemerintah China, bahwa kebijakan luar negeri "Kebijakan Satu China" adalah yang dianut. Mengenai mekanisme di PBB dan lainnya terkait keinginan Taiwan jadi anggota PBB, Sudrajat menjelaskan tentu akan diatur secara teknis dan diplomatik di PBB. "Tapi dasarnya Pemerintah Indonesia tetap berpatokan dan berpijak pada 'Kebijakan Satu China'," kata Dubes Sudrajat. PBB, Rabu (19/9), menolak lagi permohonan Taiwan untuk menjadi anggota badan dunia tersebut, yang merupakan upaya tahun ke-15 berturut-turut. Sebuah komite PBB menolak usulan untuk mengagendakan masalah perwakilan dan partisipasi Taiwan di PBB pada sidang ke-62 Mejelis Umum PBB. Komite Majelis Umum PBB itu, sebuah panel dimana seluruh 192 anggota PBB memiliki satu suara, menyampaikan keputusannya dalam pertemuan tertutup. Sidang ke-62 itu secara resmi dibuka pada Selasa. Taiwan, yang dikeluarkan dari PBB pada 1971 sebagai dukungan terhadap China, telah melakukan upaya berulang kali untuk menjadi anggota badan dunia itu dan tahun ini mengajukan permohonan untuk pertama kalinya dengan nama Taiwan, bukan nama resminya, Republik China. Presiden Chen Shui-bian juga telah menjadwalkan sebuah referendum pada Maret untuk upaya keanggotaan di PBB dalam sebuah kebijakan yang menimbulkan ketegangan dengan AS serta Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi China yang membangkang. Yang dipertanyakan adalah apakah Taiwan bagian dari China atau bukan. Beijing menyatakan, wilayah itu merupakan bagian dari negara tersebut dan telah mengancam akan menyerang pulau itu jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Beijing juga menyatakan bahwa keanggotaan di PBB itu bisa dianggap sebagai upaya Taiwan menuju kemerdekaan. (*)
Copyright © ANTARA 2007
