Poin Keamanan Permenhub dipicu kasus kriminalitas di Grab

Ya, kasus-kasus itu menjadi salah satu faktor pendorong

Jakarta (ANTARA News) - Poin keamanan yang dikemas dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam peraturan transportasi daring terbaru diakui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipicu maraknya kasus kriminalitas dan pelecehan seksual oleh mitra Grab kepada konsumen.

"Ya, kasus-kasus itu menjadi salah satu faktor pendorong Kemenhub memasukkan poin yang arahnya menyangkut keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjawab pers di Jakarta, Senin.

Budi menekankan, poin terbaru yang menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan ini harus dipenuhi oleh mitra pengemudi dan juga aplikator penyedia layanan.

Menurut dia, kasus kriminal serta pelecehan yang terjadi selama ini akibat belum ada seleksi dan pengawasan ketat dari manajemen Grab selaku aplikator terhadap mitra pengemudi.

"Kalau kita tidak buat standar keamanan ini, bisa kejadian lagi mobil ataupun pengemudi yang tidak layak secara keamanan dan kenyamanannya tetap beroperasi untuk transportasi daring. Seperti yang terjadi beberapa kali di armada Grab," ujarnya.

Kemenhub juga memasukkan poin soal tarif batas bawah dan atas ke dalam peraturan transportasi daring terbaru ini untuk memastikan pengemudi mendapatkan jaminan kesejahteraan.

"Jika aplikator tidak mampu menyesuaikan, Kemenhub siap menjatuhkan sanksi tegas," katanya.

Sanksi bagi aplikator yang tidak menerapkan tarif batas bawah sesuai Permenhub terbaru adalah evaluasi terhadap izin operasional.

Hasil evaluasinya akan dikirim kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sebagai pemegang kuasa pembekuan aplikasi.

"Ini juga berlaku kalau kami menangkap sinyal adanya tarif predator yang dilakukan aplikator. Kemenhub akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) soal sanksinya," kata Budi.

Saat ini Permenhub terbaru soal transportasi daring sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.

Budi menargetkan penyesuaian aturan ini sudah bisa dilakukan awal tahun depan.

"Penyesuaian penerapannya akan dilakukan awal tahun sampai menjelang pemilu. Setelah pemilu, sudah mulai efektif berlaku," ujar dia.
Baca juga: Permenhub angkutan online akomodasi keinginan publik
Baca juga: Grab Indonesia harap aturan taksi daring lebih luwes
Baca juga: Peraturan baru taksi daring mulai berlaku Desember