Jakarta (ANTARA News) - Panja Panitia Anggaran DPR RI dalam rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta Rabu malam, menyepakati anggaran subsidi energi pada APBN 2008 ditetapkan sebesar Rp75,590 triliun, terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) Rp45,807 triliun, serta subsidi listrik Rp29,783 triliun.Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom, dan Kepala BPN Joyo Winoto, Ketua Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Panja telah menurunkan subsidi BBM dari Rp44,332 triliun pada RAPBN menjadi Rp42,085 triliun.Sementara subsidi LPG ditambah dari Rp2,370 triliun pada RAPBN menjadi Rp3,721 triliun, menyusul program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG sebagai upaya penghematan energi."Panja merekomendasikan tambahan anggaran untuk program konversi minyak tanah ke LPG sebanyak 9 juta kompor dan tabung gas," kata Suharso. Menurutnya, Panja sepakat bahwa volume BBM jenis premium bersubsidi adalah 16,95 juta kiloliter, volume minyak tanah yang disubsidi 7,886 juta kiloliter, dan volume solar bersubsidi 11 juta kiloliter. Sementara itu, Panja memutuskan untuk menaikkan subsidi listrik dari Rp27,837 triliun pada RAPBN menjadi Rp29,783 triliun dengan nilai luncuran (carry over) ke tahun 2009 Rp1,231 triliun. "Pemerintah agar segera memberi ijin kepada PLN untuk mengimpor sendiri HSD (BBM jenis solar) sesuai dengan perhitungan APBN P 2007, yaitu harga jual HSD dari Pertamina ke PLN rata-rata maksimum MPOS plus lima," katanya. Dalam catatannya, Panja meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan pasokan gas untuk PLN secara khusus dan segera menyelesaikan utang piutang antara PLN, Pertamina, dan Pemerintah.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
