BPTJ butuh pembiayaan Rp600 triliun hingga 2029

Kami coba menghitung kebutuhan investasi Rp600 triliun untuk mengesekusi rencana induk yang sudah ada dari 2018 hingga 2029

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) hingga 2029.

“Kami coba menghitung kebutuhan investasi Rp600 triliun untuk mengesekusi rencana induk yang sudah ada dari 2018 hingga 2029,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihantono dalam usai diskusi akhir tahun 2018 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kebutuhan investasi tersebut bukan hanya dari pemerintah pusat, dalam hal ini BPTJ, melainkan juga dari pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga lainnya yang sudah tercantum dalam RITJ.

“Memang investasi itu bukan hanya kewenangan pemerintah pusat tapi juga ada di Pemda. Itu tidak termasuk dari Kementerian PU, misalnya jalan tol,” katanya.

Bambang mengupayakan sebagain besar proyek akan dikerjasamakan dengan swasta, contohnya hunian berbasis transportasi (TOD) melalui skema “availability payment”.

Beberapa target dari RITJ itu sendiri yakni, mewujudkan pemakaian angkutan umum (moda share) dari 20 persen saat ini menjadi 60 persen di 2029, cakupan angkutan umum dari 30 persen menjadi 80 persen, kecepatan rata-rata kendaraan dari 12 kilometer per jam menjadi 30-40 kilometer per jam, perpindahan moda tidak lebih dari tiga kali, pengadaan bus tambahan hingga 1.000 unit penerapan jalan berbayar dan lainnya.

Dalam kesempatan sama, Direktorat Prasarana BPTJ Heru Wisnu menuturkan pihaknya harus mengupayakan kerja sama dalam pembiayaan tersebut.

“Dengan besarnya angka RP600 tirliun, ini kita harus mengupayakan pembiayaan kreatif. BPTJ juga bertugas mengawal bagaimana terwujudnya RITJ dengan pembiayaan kreatif,” katanya.

Pembiayaan kreatif yang dimaksud, yaitu kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (Pina).

Salah satu proyek yang dikerjasamakan adalah TOD Poris-Plawad serta MRT East-West.

“MRT East-West salah satunya pembiayaan dari KPBU, dalam RITJ juga kita diguaskan 54 TOD itu pun cukup besar sekitar Rp150 triliun,” katanya.

Baca juga: Kendalikan arus kendaraan, kebijakan ganjil-genap terus berlaku sampai ERP diterapkan
Baca juga: Proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan ditargetkan mulai Oktober
Baca juga: BPJT: integrasi tol fasilitasi pergerakan jarak jauh