"Jangan hanya datang memberikan bantuan, lalu pergi meninggalkan begitu saja. Harus dicek kembali hasil bantuan itu seperti apa," kata Yohana dalam "Lokakarya Penelitian Kondisi Perempuan dan Anak di Papua" di Jakarta, Jumat.
Karena ingin ada penelitian ilmiah yang bisa menjadi dasar program pemerintah di Papua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Liptek) Papua bekerja sama untuk meneliti kondisi perempuan dan anak di Papua.
Yohana mengatakan dia pribadi yang menginginan agar ada kerja sama dan penelitian tentang kondisi perempuan dan anak di Papua tersebut.
"Saya sebagai menteri dari Papua, melihat Papua masih banyak tertinggal dibandingkan provinsi lainnya," jelasnya.
Yohana mengatakan program pemerintah pusat di provinsi lain relatif lebih efektif karena sudah ada profil dan potret perempuan dan anak di wilayah tersebut.
"Provinsi lain cukup maju dengan pembangunan dan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Papua masih tertinggal sehingga perlu sentuhan pemerintah pusat," katanya.
Sementara itu, Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indra Gunawan mengatakan penelitian kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Liptek) Papua dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nabire.
"Keempat wilayah tersebut memiliki kondisi yang kontras, yaitu pegunungan, pesisir, perkotaan dan perdesaan," jelasnya.
Indra mengatakan perempuan dan anak Indonesia, termasuk di Papua, masih rentan mengalami kekerasan. Menurut hasil survei, satu dari tiga anak Indonesia dan 33,34 persen perempuan pernah mengalami kekerasan.
Baca juga: Yohana apresiasi putusan MK soal perkawinan anak
Baca juga: Menteri PPPA sebut perempuan mampu jadi motor perubahan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
