KPK panggil empat saksi kasus Pemkot Pasuruan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono (SET).

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka SET terkait suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.

Empat saksi itu antara lain Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Barang Binamarga pada Dinas PUPR Kota Pasuruan, Roni Abas, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan pada Dinas PUPR Kota Pasuruan, Arif Brillianto, Rofiq dari CV Mulya Utama, dan Sugiono dari pegawai CV Fajar Utama.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami terkait dugaan pemberian "fee-fee" untuk tersangka Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan.

Komisi Pemberantasan Korupsi total telah empat tersangka dalam kasus itu antara lain Setiyono. Staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo, Wahyu Ti Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir, Muhammad Baqir (MB).

Setiyono diduga menerima 10 persen komisi dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah satu persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di pemerintah Kota Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian "fee" itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan, Setiyono, melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen lima persen lain akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.