Presiden puji rencana keuchik di Aceh bangun desa

...saya titip mulai tahun depan agak digeser, fisik tetap boleh, tapi digeser ke pembangunan ekonomi masyarakat...

Banda Aceh (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memuji rencana seorang keuchik, pemimpin desa di Aceh, membangun ekonomi masyarakat menggunakan dana desa.

"Bagus, bagus. Jadi saya titip mulai tahun depan agak digeser, fisik tetap boleh, tapi digeser ke pembangunan ekonomi masyarakat," kata Presiden setelah mendengar pemaparan rencana penggunaan dana desa dari seorang keuchik dalam acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Provinsi Aceh yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala pada Jumat.

Syamsuar, keuchik dari Gampong Bakdilit di Kecamatan Multasik, Kabupaten Aceh Besar, mengemukakan rencananya menggunakan dana desa tahun ini untuk membangun lapangan voli, balai pengajian, jalan antar-permukiman, dan meningkatkan perekonomian warga lewat sektor pertanian.

"Pada 2019 lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pertanian," ujar Syamsuar.

Presiden menjelaskan dana desa juga dapat digunakan untuk pengembangan objek wisata bagi peningkatan perekonomian daerah.

"Jadi kita mengeluarkan uang tapi bisa mendatangkan uang. Ada income di desa. Kalau sudah ada wisata seperti itu rakyat bisa buka warung kelontong, warung makan, bisa merembet kemana-mana," katanya.

Presiden juga mengingatkan warga Aceh untuk menggunakan dana desa sesuai kebutuhan.

Dalam acara itu, Kepala Negara juga meminta warga melihat perbedaan pandangan politik secara dewasa dan tetap menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa.

"Jangan sampai karena perbedaan pilihan, baik pilihan bupati, walikota, gubernur, baik itu pilihan presiden, kita ini menjadi kayak tidak bersaudara," katanya.

Presiden mengajak seluruh warga menghindari berita bohong dan fitnah mendekati tahun pemilihan umum 2019.

"Fitnah-fitnah keji seperti ini, dalam rangka berpolitik, marilah kita hindari. Ini tidak beretika, tidak bertata krama, tidak Islami seperti ini," katanya merujuk pada penyebaran isu yang mengaitkan dia atau keluarganya dengan PKI.