Komite BPH Migas Ibnu Fajar, sebagai perwakilan Ditjen EBTKE mengatakan, hadirnya LTSHE dan PJU-TS tak lain adalah untuk mulai mewujudkan keadilan dan pemerataan energi di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3T (terluar, terisolir dan tertinggal).
"Karena sulitnya jaringan listrik PLN masuk, maka pra-elektrifikasi menjadi solusi paling efektif saat ini," ujarnya.
Dirinya melanjutkan, selain menghadirkan pelita di kala malam, LTSHE dan PJU-TS pun mendukung program pemerintah dalam konservasi energi.
"Masyarakat dapat menikmati listrik tanpa bahan bakar fosil, yang artinya turut mendukung penghematan energi. Selain itu, masyarakat juga turut mendukung peningkatan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional," tambahnya.
Pemerintah menargetkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. Pemasangan LTSHE dan PJU-TS tentunya membantu tercapainya target tersebut. Selama 2018, pemerintah telah memasang lebih dari 175.000 unit LTSHE di seluruh Indonesia dan siap menambah lebih dari 100.000 unit di 2019.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi VII Katherine Angela Oeboen menuturkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan Kementerian, Pemprov, Pemkab, dan DPRD Kalbar untuk terus memperluas kegiatan pra-elektrifikasi mengingat masih banyak daerah di Kalbar yang belum teraliri listrik.
"Ini (pemasangan LTSHE dan PJU-TS) merupakan bentuk sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, mari bersama-sama mendata daerah mana lagi yang memerlukannya," kata anggota legislatif Dapil Kalbar ini.
Dirinya pun berpesan agar masyarakat dapat menjaga baik-baik LTSHE dan PJU-TS dan jangan mudah percaya kepada pihak-pihak yang beralasan ingin memeriksa atau memperbaiki kedua alat tersebut.
"Bisa dipastikan mereka ingin mencuri. Karena beberapa komponennya bernilai sangat tinggi," tukasnya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
