Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Jepang menghibahkan tiga kapal patroli kepada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI untuk mendukung pengamanan wilayah maritim Indonesia. "Selain tiga kapal patroli, Jepang juga memberikan bantuan dana sekitar 300 juta dolar AS guna pengembangan dan peningkatan daya mampu (capacity building) Bakorkamla," kata Kepala Pelaksana Harian (Bakorkamla), Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono, di Jakarta, Rabu. Ditemui usai penandatangan kerjasama pengamanan laut antara Bakorkamla dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), ia mengatakan saat ini sudah banyak negara seperti Jepang dan Jerman yang komit membantu peningkatan daya mampu Bakorkamla sebagai badan koordinasi untuk pengamanan laut. "Jadi, meski Bakorkamla belum menjadi 'coast guard' seperti yang dimiliki oleh banyak negara, tetapi bukan berarti negara lain tidak konsen terhadap keberadaan Bakorkamla. Mereka tahu, dan komit untuk membantu," ujar Djoko. Tentang realisasi seluruh bantuan Jepang tersebut, ia mengemukakan Desember 2007 seluruh bantuan itu akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan seluruh pengelolaan bantuan termasuk dana sekitar 300 juta dolar AS itu diketahui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mengenai pembatalan bantuan berupa 142 kapal patroli dari Jepang kepada Bakorkamla, dengan alasan Bakorkamla belum merupakan `cost guard`, Djoko menjelaskan pihaknya menyatakan itu tidak benar. "Kami akan mengkonfirmasi ulang pembatalan bantuan itu. Tetapi yang jelas Pemerintah Jepang telah sepakat untuk memberikan bantuan berupa tiga kapal patroli dan dana sebkitar 300 juta dolar AS. Mengenai hal lain, akan kami konfirmasi untuk verifikasi," ujarnya, menjawab ANTARA. Tentang komitmen Jerman terhadap Bakorkamla, Djoko mengatakan Jerman komit untuk membantu pelatihan anti teror dan pelaporan bahaya laut kepada personel Bakorkamla. "Bantuan pelatihan anti teror ini akan diberikan oleh pasukan khusus anti teror Jerman SG-9. Selain itu, Jerman juga akan memberikan kapal multifungsi yang meliputi fungsi penyelematan, pengintaian dan sebagainya," tuturnya. Seluruh bantuan Jerman itu, tambah Djoko, kini tengah dijajaki kembali oleh pihak Indonesia agar dapat segera terealisasi. (*)

Copyright © ANTARA 2007