Dana bergulir belum terserap optimal di wilayah penyangga Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM tercatat belum terserap dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku koperasi dan UMKM di wilayah penyangga Jakarta termasuk Provinsi Banten.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Rabu, mengungkapnya masih rendahnya serapan dana bergulir di wilayah penyangga Jakarta, utamanya Banten sebagai Provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota.

"Sejak LPDB-KUMKM dioperasionalkan pada 2008 dengan total penyaluran dana sebesar Rp8,5 triliun. Provinsi paling ujung barat Jawa ini hanya menyerap Rp77 miliar," kata Braman.

Pihaknya mencatat dari sisi serapan dana bergulir, Banten menempati urutan ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia.

"Tapi ke depan dengan adanya kerja sama berbagai pihak saya yakin jumlahnya akan terus bertambah, sehingga pelaku UMKM berkembang dan maju juga semakin banyak,” katanya.

Braman menegaskan pihaknya berkomitmen dalam mendorong pengembangan pelaku usaha koperasi dan UMKM utamanya di Provinsi Banten.

Bahkan pihaknya menggelar secara khusus “Sosialisasi dan Bimtek Bisnis Kewirausahaan dan Bisnis Start Up LPDB-KUMKM” di Serang, Banten, Selasa (11/12).

Menurut dia, kehadiran lembaga yang dipimpinnya memang ditugaskan khusus untuk membantu pengembangan koperasi dan UMKM. Namun demikian, guna melakukan tugas tersebut tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja sama dengan berbagai pihak.

Braman mengakui untuk menunaikan tugasnya memang tidak mudah karena masih ada tiga kendala besar dalam pemberdayaan UMKM secara umum yang harus diatasi bersama-sama di antaranya kualitas SDM yang masih rendah, pemasaran yang belum luas, dan akses pembiayaan rendah.

“Untuk poin terakhir ini kami hadir langsung kepada pelaku usaha yang sulit mengakses permodalan,” ujarnya.
Kini dalam pengajuan pembiayaan ke lembaganya, UMKM pun tidak perlu datang ke Jakarta, tetapi cukup diserahkan kepada mitra kerjanya, yakni PT Jamkrida.

Menurut dia, kalau di tingkat daerah proposalnya dinilai layak pasti akan diteruskan ke pusat.

“Jadi para pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke kami tidak perlu datang ke kantor pusat. Silakan proposalnya diserahkan kepada PT Jamkrida Banten, nanti kalau lolos pasti akan sampai ke meja kami untuk proses lanjut hingga final dan cair,” katanya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten Lili Romli menjelaskan populasi wirausaha di Indonesia masih kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Salah satu penyebab yang membuat UMKM sulit berkembang karena kendalanya pada akses permodalan, maka LPDB-KUMKM bisa menjadi tumpuan untuk mengembangkan UMKM di Banten.

"LPDB-KUMKM diharapkan dapat mengucurkan modal kerja kepada pelaku UMKM di Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan pihaknya tak memungkiri partisipasi koperasi dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi di Banten sehingga usaha pendampingan terhadap pemberdayaan KUMKM merupakan langkah strategis.

“Dengan kerja bersama antara pemerintah dan berbagai komponen bangsa akan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya melalui akses permodalan bagi kelompok koperasi dan UMKM sehingga bisa mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan,” kata Ino.