“Inaplas mendesak agar kebijakan itu diganti dengan usaha peningkatan kinerja pengelolaan sampah bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Suhat saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Suhat menyampaikan, Inaplas mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah, sekaligus prihatin dengan perilaku masyarakat pengguna plastik yang abai terhadap lingkungan.
“Kita semua paham bahwa masalah kantong belanja plastik bukan disebabkan material plastik tetapi diakibatkan oleh sistem pengelolaan sampah yang buruk,” ungkap Suhat.
Menurutnya, plastik bekas pakai masih memiliki nilai ekonomi yang dapat didaur ulang, digunakan ulang atau diolah kembali sehingga menunbuhkan usaha-usaha baru bagi masyarakat.
Untuk itu, Suhat menyampaikan bahwa pelarangan kantong belanja plastik bukan solusi penanganan pencemaran akibat sampah baik di darat, sungai maupun laut.
“Pencemaran akan tetap terjadi bila pengelolaan sampah tidak diperbaiki,” pungkas Suhat.
Selain itu, pelarangan tersebut dinilai perpotensi menghentikan rencana investasi sektor plastik di dalam negeri, di mana Indonesia pada dasarnya masih membutuhkan plastik.
“Kalau di dalam negeri tidak ada produksi, maka diperbolehkan impor. Dengan demikian, tujuan yang diinginkan jadi tidak tercapai,” ujarnya.
Suhat menutup bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) diprediksi akan terdampak langsung oleh pelarangan tersebut.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2018
