Presiden: Kebijakan Satu Peta bisa hapus perizinan

Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta, yang sudah efektif, akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.

"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok," kata Presiden Jokowi ketika meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.

Menurut Kepala Negara, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet upaya mendorong perkembangan dunia usaha.

"Kebijakan Satu Peta ini larinya ke mana mana, dan kita sudah komitmen bersama ini harus jalan," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dari kunjungan lapangannya ke berbagai daerah untuk memonitor pembangunan infrastruktur, telah menyadarkan dirinya bahwa di Indonesia banyak permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana-mana tumpang tindihnya, tapi dengan kebijakan One Map Policy ini, tumpang tindih bisa kita selesaikan," katanya.

Ia gembira karena satu peta saat ini sudah mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi. Ini sudah kita siapkan sejak lama upaya untuk mempercepat kebijakan ini," katanya.

Selain mengatasi tumpang tindih pemanfaatan tanah, kebijakan itu juga akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat lagi, karena bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail.

"Membangun irigasi, bendungannya di mana, irigasinya lewat mana akan ketahuan semuanya dengan peta ini," katanya.

Presiden mengatakan bahwa pekerjaan terkait kebijakan satu peta baru dimulai.

Ia meminta kementerian dan lembaga memperhatikan dan melaksanakan sejumlah hal yaitu pertama, segera melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk penyelasaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Kedua, segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Ketiga, segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.

"Keempat, setiap kementerian, lembaga dan daerah perlu berkerja sama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih lahan dan menghilangkan ego sektoral," katanya.

Presiden juga meminta kepala daerah mempercepat penetapan batas desa dan kelurahan karena saat ini masih banyak yang belum selesai.

"Untuk Badan Informasi Geospasial saya juga perintahkan untuk menyusun mekanisme data updating yang efektif dan menyiapkan peta dasar dengan skala yang lebih besar," kata Presiden Jokowi.