"Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 memiliki target mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri hingga 2019. Namun berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 jumlah desa dengan status tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa," ujar Eko di Jakarta, Senin.
Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (10/12) telah tercatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.
Eko mengatakan bahwa pelaksanaan program dana desa maupun program pembangunan desa lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para kepala daerah dan desa serta masyarakat dalam membangun desa, menjadi faktor menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri.
"Target RPJMN sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. Tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik," kata Menteri Eko.
Menteri Eko optimistis bahwa status desa tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia," kata dia lagi.
Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui seperti di Indonesia Timur, Menteri Eko menyampaikan bahwa program dana desa maupun program lainnya yang masuk ke desa akan sulit jika tidak ada dukungan infrastruktur jalan atau akses jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau yang hingga saat ini pemerintah masih terus memprioritaskan agar proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar desa terus semakin berkembang dan mandiri.
"Ada program TransPapua dan BBM satu harga. Kalau tidak ada itu, berapapun dana desa itu tidak akan efektif karena apa-apa pasti mahal," kata dia lagi.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi desa 2018 yang salah satu tujuannya yakni mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia.
IPD ini adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan tolak ukur ini diperoleh tiga kategori yakni Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT).
Baca juga: Mendes: Prukades optimalisasi pembangunan desa
Baca juga: Mendes nyatakan dana desa tingkatkan perekonomian
Pewarta: Indriani
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
