Tokoh Papua perlu lebih sering duduk bersama

Tangerang (ANTARA News) - Direktur Mediasi Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua Uten Sutendy mengharapkan para tokoh Papua dapat berkonsentrasi pada upaya rekonsiliasi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) Papua.

"Para tokoh masyarakat Papua jangan ikut terpancing oleh situasi politik di Jakarta, tetapi sebaiknya lebih sering duduk bersama guna mendorong Pemerintah supaya fokus pada pembangunan ekonomi dan SDM Papua," tuturnya di Tangerang, Banten, Senin.

Direktur Mediasi PAK-HAM Papua mengemukakan keterangan tersebut kepada wartawan saat bersiap berangkat menuju Jayapura untuk mengikuti Peringatan Hari HAM se-Dunia di sana.

Peringatan Hari HAM itu sendiri rutin dirayakan pada 10 Desember setiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Uten, para tokoh masyarakat, ketua adat, pendeta dan ulama di Papua sebaiknya sering duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan hal-hal fundamental dan substansial tentang Papua.

Pada forum itu para tokoh Papua dapat mencari solusi bersama dalam masalah politik, budaya, dan ekonomi, terutama bagaimana upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan SDM Papua.

"Bayangkan, sampai kapan para elite Papua terus berselisih pendapat dan pandangan tentang daerah dan masa depan Papua. Sementara orang luar terus menerus mengambil untung," ucap Uten.

Menurut Direktur Mediasi PAK-HAM Papua yang juga dikenal sebagai budayawan itu, Papua mempunyai prospek ekonomi yang sangat menjanjikan karena memiliki sumber daya alam yang nisbi melimpah, tetapi rakyat Papua hingga kini belum bisa menikmati kekayaan sumber daya alamnya itu.

Ia juga mengemukakan, setidaknya ada empat faktor fundamental yang membuat Papua masih tertinggal hingga sekarang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara.

Pertama, pembangunan infrastruktur ekonominya masih jauh dari standar. Kedua, penggunaan dana Otsus yang jumlahnya sangat besar tapi belum tepat sasaran dan masih banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat di Papua.

Ketiga, para tokoh agama belum berperan maksimal dalam memainkan fungsinya untuk mendorong umat agar lebih kreatif dan bekerja keras sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan.

Keempat, faktor pihak asing yang sengaja menciptakan situasi Papua agar tidak kondusif, semata-mata untuk kepentingan ekplorasi tambang.

Berbagai masalah tersebut, menurut Uten harus menjadi bahan renungan dan evaluasi serta sekaligus modal semangat bagi para elite Papua untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi.

Dengan demikian, energi dan kekuatan para elite Papua bisa difokuskan untuk mendorong, bahkan kalau perlu menekan Pemerintah agar bisa berkonsentrasi mengembangkan sektor-sektor pembangunan ekonomi fundamental.

"Misalnya, kita dorong Pemerintah pusat agar dana Otsus lebih diperuntukkan bagi pembangunan sektor industri pertanian, perikanan dan infrastruktur, dan bukan lebih banyak dipakai untuk kepentingan politik seperti sekarang ini," ujar Direktur Mediasi PAK-HAM Papua.