Menkeu serukan sinergi APBN-APBD, cegah dampak negatif global

APBN dan APBD harus dirancang untuk kesejahteraan masyarakat yang makin adil, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan...

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta adanya sinergi dari pelaksanaan APBN-APBD untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif global terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

"APBN dan APBD harus dirancang untuk kesejahteraan masyarakat yang makin adil, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan, sehingga menciptakan daya dorong, tidak hanya pada konsumsi masyarakat tetapi juga iklim investasi," kata Sri Mulyani dalam sambutan dalam acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan sinergi APBN maupun APBD ini harus dapat menekan angka kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja, apalagi Indonesia saat ini didukung oleh kebijakan makroekonomi yang stabil serta kelas menengah yang memadai.

"Perekonomian kita yang sizenya sudah di atas satu triliun dolar AS, disertai kebijakan makroekonomi stabil, masyarakat yang memiliki daya beli, kesempatan kerja, kemiskinan yang turun dan infrastruktur yang terbangun, ini adalah aset sekaligus senjata untuk menjaga perekonomian dari situasi global yang tidak baik," ujarnya.

Selain itu pemanfaatan sinergi APBN dan APBD ini juga harus mampu memperkuat daya tarik investasi, terutama di daerah, yang selama ini belum tumbuh secara optimal untuk memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Daya tarik yang tadi disebutkan tidak akan terjamah menjadi investasi kalau kita tidak bekerja sama menciptakan iklim investasi, yaitu melalui kemudahan aturan, penyederhanaan prosedur dalam melayani masyarakat, tidak korupsi, efisien, akuntabel, transparan. Itu semuanya tugas kita sebagai ASN maupun pejabat publik," kata Sri Mulyani.

Untuk itu ia mengharapkan adanya penggunaan APBN maupun APBD secara baik efisien dan tepat kualitas, serta adanya simplifikasi, efisiensi, dan kebijakan yang bisa menarik modal untuk ditanamkan di pusat dan daerah guna menciptakan kesempatan kerja.

Khusus kepada pemerintah daerah, Sri Mulyani meminta daerah yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bergantung kepada komoditas, seperti wilayah Sumatera serta Kalimantan, agar segera melakukan diversifikasi sektor ekonomi agar kegiatan ekonomi tetap berkembang.

"Bagi pemda yang melihat pertumbuhan ekonominya masih lambat dan tergantung pada satu dua komoditas, tugas paling berat adalah bagaimana membangun diversifikasi ekonomi. Mencetak lebih banyak investasi yang membuat perekonomian masing-masing daerah memiliki daya tahan dan terus menerus berkelanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya," katanya.